Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan di Tebo Disorot

IMCNews.ID, Jambi – Ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Tebo hingga 2025 disorot.

Pengamat ekonomi Jambi, Noviardi Ferzi menyatakan ketimpangan ini semakin nyata jika ditelusuri dari data fiskal dan struktur ekonomi daerah.

Masalah ini bukan sekadar persepsi, tetapi tercermin kuat dalam angka-angka resmi yang menunjukkan belum efektifnya intervensi pembangunan.

Dia menegaskan, ketimpangan di Tebo bersifat struktural dan terakumulasi dari lemahnya kualitas belanja daerah serta dominasi sektor primer yang tidak inklusif.

“Dari total belanja daerah sebesar Rp1,258 triliun pada 2025, realisasinya baru mencapai 45,43 persen hingga September. Ini sangat rendah untuk mendorong akselerasi pembangunan wilayah. Lebih spesifik lagi, belanja modal yang seharusnya menjadi motor pemerataan hanya terealisasi 60,39 persen dari pagu. Artinya, proyek-proyek infrastruktur strategis banyak yang tertunda atau tidak optimal,” ujarnya Selasa (21/4/2026).

Dari sisi pendapatan, APBD Tebo 2025 ditopang Rp1,194 triliun dengan realisasi Rp754,69 miliar atau 63,17 persen hingga triwulan III.

Ketimpangan antara kecepatan pendapatan dan belanja ini, menurut Noviardi, mencerminkan rendahnya daya dorong fiskal terhadap ekonomi riil di tingkat kecamatan.

Ketimpangan semakin terlihat jika dikaitkan dengan kondisi spasial wilayah. Kecamatan Rimbo Bujang dengan luas hanya 6,30 persen dari total wilayah mampu menampung 66.046 jiwa, menjadikannya pusat aktivitas ekonomi.

Sebaliknya, Kecamatan Sumay yang menguasai 19,63 persen wilayah hanya dihuni 26.241 jiwa, sementara Tebo Ilir dengan luas 10,97 persen dihuni 30.266 jiwa namun masih minim infrastruktur dasar.

“Distribusi penduduk dan luas wilayah ini tidak diikuti pemerataan investasi. Akibatnya, biaya logistik di wilayah seperti Sumay dan Tebo Ilir jauh lebih tinggi, akses layanan publik terbatas, dan produktivitas ekonomi rendah,” jelasnya.

Dari sisi kesejahteraan, data menunjukkan tingkat kemiskinan Tebo berada di angka 6,12 persen. Sementara Prevalence of Undernourishment (PoU) mencapai 11,03 persen, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jambi.

“Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum menyentuh kelompok rentan secara merata,” katanya.

Ketimpangan distribusi pendapatan juga terlihat dari Gini Ratio sebesar 0,321 (Maret 2024), yang berada pada kategori sedang namun cenderung stagnan.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat tipis dari 71,99 pada 2023 menjadi 72,67 pada 2024.

“IPM naik, tetapi tidak cukup progresif untuk menutup kesenjangan antar kecamatan. Ini menandakan adanya disparitas akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” sebutnya.

Lebih jauh, struktur ekonomi Tebo masih didominasi sektor primer sebesar 54,87 persen terhadap PDRB, dengan pertanian sendiri mendekati 50 persen.

PDRB per kapita tercatat Rp67,3 juta pada 2024, namun angka ini belum mencerminkan pemerataan karena terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Indeks balance growth yang hanya sebesar 0,299 memperkuat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar merata.

Bahkan dalam analisis tipologi Klassen, sebagian wilayah Tebo masih masuk kategori daerah tertinggal dengan pertumbuhan rendah dan kontribusi kecil terhadap PDRB.

Mengacu pada publikasi Badan Pusat Statistik seperti Kabupaten Tebo Dalam Angka 2025 dan Statistik Daerah 2025, Noviardi menilai ketiadaan data PDRB per kecamatan secara detail juga menjadi kendala dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

“Tanpa data granular, kebijakan cenderung bias ke wilayah yang sudah maju. Ini memperparah ketimpangan,” tegasnya.

Sebagai solusi, ia mendorong reformulasi kebijakan fiskal daerah melalui,

realokasi belanja modal berbasis kebutuhan wilayah, percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antar kecamatan,

penguatan sektor sekunder dan tersier,

serta peningkatan kualitas tenaga kerja, terutama di sektor informal.

“Jika APBD tetap berjalan dengan pola lama, maka ketimpangan ini akan menjadi jebakan jangka panjang. Tebo butuh lompatan kebijakan, bukan sekadar rutinitas anggaran,” tandasnya. (*)