Cek Sumur Minyak Ilegal di Bajubang, Menteri ESDM Beri Sinyal Tambang Rakyat Dilegalkan

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 05:28:03 WIB

IMCNews.ID, Jambi - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyambangi Provinsi Jambi, Jumat (15/10/2021) kemarin. 

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM meninjau lokasi sumur minyak ilegal yang terbakar di Bajubang, Kabupaten Batanghari didampingi Gubernur Al Haris, Kapolda Irjen Pol A Rachmad Wibowo, serta Ketua DPRD Provinsi, Edi Purwanto dengan helikopter. 

Usai peninjauan, dia menyebutkan, untuk mengatasi permasalahan pertambangan minyak ilegal atau tambang minyak rakyat yang ada di Provinsi Jambi tinggal menunggu waktu untuk bisa dilegalkan.

BACA JUGA : Gubernur Al Haris Tegaskan Komitmen Pemerintah Atasi Illegal Drilling

Menteri mengatakan, untuk melegalkan tambang sumur minyak rakyat yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Jambi masih harus menunggu waktu agar bisa resmi atau legal. 

Mengenai peraturannya, kini dalam tahap harmonisasi antara seluruh sektor dan sebentar lagi selesai. Daerah juga nanti akan diberi otoritas untuk pengelolaannya serta semua rekomendasi itu berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dengan ukuran tertentu dan sesuai aturan.

"Diperkirakan pada akhir tahun ini akan keluar aturan itu, dan sekarang masih dalam tahap harmonisasi," kata Arifin Tasrif. 

Terkait hasil pantauan dari udara yang dilakukan menteri bersama rombongan, disebutkan Arifin Tasrif bahwa kondisi terakhir apinya sudah mulai kecil, tetapi akan segera diambil langkah pemadaman. 

Ia sudah minta kepada pihak Pertamina untuk cepatnya mendatangkan peralatan dalam minggu ini. 

"Kita tadi juga sudah membahasnya dengan Pemprov dan Kapolda Jambi yang sudah menyusun langkah agar bisa mengambil kegiatan ke depan untuk bisa meredam kondisi yang seperti saat ini dengan pendekatan baik peraturan dan juga dari kebijakan yang ada," katanya. 

Dia mengatakan, perlu ada pendekatan humanis dan dibarengi dengan aturan yang ada, yang mengikuti perundang undangan untuk menjadi legal ini, supaya mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. 

Sementara itu Dirkrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dany Setiyono, mengatakan, Keputusan Menteri nomor 175 tahun 2021 tentang tim koordinasi penanganan sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat di Jambi dan Sumatera Selatan sudah masuk tahapan pembahasan. 

"Ini adalah langkah maju menuju pengelolaan sumur minyak yang dilegalkan, yang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bagi pemerintah masyarakat lokal pemerintah daerah, dan swasta," katanya. 

Berkaitan dengan keputusan menteri tersebut di dalam ada struktur pengarah, koordinator kemudian ada sub tim, artinya ada tim di masing masing kabupaten.

Sementara berkaitan dengan revisi Permen yang akan diberikan payung hukum pengelolaan sumur itu saat ini sudah di tahapan harmonisasi di Kemenkum HAM.

"Tadi informasi dari bapak menteri, dengan keberadaan beliau di Jambi juga beliau memastikan kesiapan baik itu pemerintah daerah dan infrastruktur termasuk masyarakat dan tadi beliau sendiri juga berkenan untuk meninjau langsung ke lokasi sumur ilegal terbakar," jelasnya. 

Saat ini Polda Jambi juga tengah melakukan penyelidikan jaringan minyak ilegal tersebut dan akan menyisir lagi memberikan efek jera supaya mereka tidak lagi masuk ke lokasi. (IMC01)



BERITA BERIKUTNYA