IMCNews.id— Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki modal kuat untuk mendapatkan kepercayaan pelaku usaha dan pasar apabila diusung sebagai calon wakil presiden.
Pengalaman panjang dalam mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan di DPR, latar belakang dunia usaha, serta kemampuannya menjembatani kepentingan politik dan ekonomi menjadi sejumlah keunggulan yang dinilai relevan untuk mengawal agenda ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Noviardi Ferzi menilai, Dasco memiliki pemahaman yang baik mengenai dinamika pasar, pengelolaan anggaran, dan regulasi.
Kapasitas tersebut dinilai penting karena pelaku usaha tidak hanya mempertimbangkan dinamika politik, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas fiskal, dan arah kebijakan pemerintah.
“Dalam ekonomi, kepercayaan pasar dibangun dari kepastian. Dasco memiliki pengalaman di ruang pengambilan keputusan anggaran dan keuangan negara, sehingga ia memahami bagaimana kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” ujar Noviardi di Jakarta, Kamis (20/11).
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco mengemban tugas mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan (KOREKKU). Lingkup koordinasinya mencakup Komisi XI, Badan Anggaran DPR, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Posisi tersebut membuat Dasco bersinggungan langsung dengan berbagai persoalan strategis ekonomi nasional, mulai dari APBN, penerimaan dan belanja negara, perbankan, investasi, hingga tata kelola keuangan negara.
Pengalaman ini dinilai menjadi bekal penting untuk membantu pemerintah menjaga konsistensi kebijakan sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas hingga 2029.
“Dasco bukan hanya politisi. Ia memahami proses anggaran dan regulasi, sekaligus memiliki pengalaman sebagai pengusaha. Itu kombinasi yang relevan bagi kebutuhan pasar,” kata Noviardi.
Selain pengalaman di parlemen, Dasco juga memiliki rekam jejak di dunia usaha dan praktik hukum. Ia pernah menjabat sebagai direktur PT Randika Dwa Perkasa pada 1989–2007 serta senior partner Vendetta Law Firm pada 2005–2013.
Latar belakang tersebut dinilai memberinya perspektif praktis mengenai kebutuhan dunia usaha, mulai dari kepastian hukum, perizinan, akses pembiayaan, hingga iklim investasi. Menurut Noviardi, pemahaman terhadap kebutuhan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
“Pelaku usaha butuh kepastian. Mereka butuh regulasi yang stabil, birokrasi yang efisien, dan kebijakan yang tidak berubah-ubah. Dari sisi pengalaman, Dasco memiliki modal untuk menjembatani kebutuhan itu,” ujarnya.
Dukungan terhadap Dasco juga datang dari kalangan pedagang. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) diketahui merekomendasikan Dasco sebagai calon wakil presiden dan menilai dirinya sebagai figur pemersatu bangsa.
Noviardi memandang dukungan tersebut sebagai indikasi bahwa Dasco memiliki daya tarik di kalangan ekonomi rakyat, khususnya pedagang pasar yang berhadapan langsung dengan persoalan inflasi, daya beli masyarakat, dan kebijakan perdagangan.
“Pedagang pasar adalah barometer ekonomi rakyat. Ketika mereka merasa ada figur yang memahami persoalan mereka, itu tanda penting bahwa Dasco memiliki basis kepercayaan di sektor riil,” ujarnya.
Lebih jauh, Noviardi menilai kekuatan Dasco juga terletak pada kemampuannya menjaga stabilitas politik dan membangun koordinasi kebijakan. Kedua aspek tersebut merupakan prasyarat penting bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, ekspansi usaha, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik serta menjembatani kepentingan politik, ekonomi, dan sosial dinilai dapat membantu memastikan agenda ekonomi pemerintah berjalan tanpa terhambat friksi politik di parlemen.
“Ketika politik stabil, pelaku usaha lebih berani berinvestasi. Ketika kebijakan konsisten, masyarakat lebih percaya pada arah ekonomi nasional. Di titik itulah peran Dasco menjadi relevan,” kata Noviardi.
Meski demikian, Noviardi menilai Dasco perlu memperkuat komunikasi dan gagasan mengenai agenda ekonomi kerakyatan. Sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian antara lain pengendalian inflasi pangan, perlindungan daya beli masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta penguatan koperasi dan UMKM.
Menurutnya, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Karena itu, koperasi, UMKM, dan sektor ekonomi kerakyatan perlu mendapat tempat strategis dalam agenda pembangunan nasional.
“Kebijakan ekonomi yang baik adalah kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh pedagang kecil, petani, buruh, dan pelaku UMKM. Dasco perlu menempatkan mereka sebagai prioritas,” ujarnya.
Noviardi menyimpulkan, Dasco memiliki fondasi awal yang cukup kuat untuk membangun kepercayaan pasar. Pengalaman di parlemen, pemahaman mengenai pengelolaan anggaran negara, latar belakang bisnis, serta dukungan dari kalangan pedagang menjadi modal yang dapat dikembangkan untuk mengawal agenda ekonomi pemerintahan Prabowo.
Namun, modal tersebut tetap harus dibuktikan melalui konsistensi kebijakan, transparansi, dan capaian konkret yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Dasco punya modal yang kuat. Sekarang tantangannya adalah mengubah modal itu menjadi program ekonomi yang jelas, terukur, dan memberi manfaat langsung bagi rakyat,” pungkasnya.(*)
Dipercaya Pasar, Sufmi Dasco Dinilai Punya Modal Kuat Kawal Agenda Ekonomi Prabowo
Jelang Tenggat 25 November, Prabowo Dikabarkan Bakal Kembali Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Cawapres
Bareskrim Geledah 6 Lokasi di Bogor dan Tangerang, Penyidikan Dugaan Makar Penyadapan Presiden
RUU Perampasan Aset Disahkan Hari ini, Dasco Disebut Berperan Mengawal Sejak 2025
Pemilihan Wapres Mundur 9 Desember, Tiga Kader Gerindra Dijagokan Gantikan Gibran
Bahlil hingga Airlangga, Lima Nama Golkar yang Menarik Diperhitungkan dalam Bursa Pengganti Gibran