IMCNews.id- Disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Undang-undang ini memberikan negara instrumen hukum untuk mengejar dan memulihkan harta yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk melalui mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu pelaku dijatuhi hukuman pidana (non-conviction based asset forfeiture).
Dari perspektif ekonomi, kehadiran regulasi ini patut disambut positif. Korupsi bukan sekadar persoalan moral dan pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk pajak tersembunyi yang membebani masyarakat serta dunia usaha.
Ketika anggaran pembangunan bocor, nilai proyek digelembungkan, dan perizinan diperjualbelikan, pihak yang paling dirugikan adalah pelaku usaha yang jujur, tenaga kerja, serta masyarakat yang harus menanggung mahalnya biaya pelayanan publik.
Pentingnya instrumen pemulihan aset semakin relevan jika dikaitkan dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025, skor Indonesia turun menjadi 34 dari 100, atau merosot tiga poin dibandingkan skor 37 pada 2024. Peringkat Indonesia juga turun dari posisi 99 menjadi 109 dari 180 negara.
Angka tersebut menjadi gambaran bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi kredibilitas tata kelola dan iklim ekonomi nasional.
Dalam situasi seperti ini, perampasan aset menjadi penting bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa kejahatan ekonomi tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya.
Dalam praktiknya, korupsi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Perusahaan yang memiliki kedekatan politik, modal besar, atau koneksi birokrasi berpeluang memenangkan proyek bukan karena kualitas, efisiensi, dan daya saingnya, melainkan karena kemampuannya membayar biaya tidak resmi. Situasi ini membuat pelaku usaha kecil dan menengah semakin terdesak, menurunkan minat investasi, serta memperlemah daya saing ekonomi nasional.
Jika diterapkan secara tepat dan proporsional, UU Perampasan Aset dapat memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan ekonomi. Harta hasil korupsi tidak lagi mudah disembunyikan melalui nama kerabat, perusahaan fiktif, maupun instrumen keuangan lainnya. Negara memiliki landasan hukum untuk melakukan penelusuran, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih dari sekadar menambah penerimaan negara, pemulihan aset juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Apabila aset yang berhasil dipulihkan berkaitan dengan penipuan atau kejahatan ekonomi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pengembaliannya dapat membantu korban memulihkan modal dan melanjutkan kegiatan usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri mencatat pemulihan aset sekitar Rp1,53 triliun sepanjang 2025.
Namun, manfaat terbesar UU ini sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada besarnya nilai aset yang berhasil dirampas, melainkan pada perubahan perilaku dan insentif ekonomi. Ketika pelaku korupsi menyadari bahwa kekayaan hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dirampas, daya tarik melakukan korupsi akan berkurang. Pada saat yang sama, apabila pengadaan barang dan jasa pemerintah berlangsung lebih bersih, biaya usaha dapat ditekan dan persaingan menjadi lebih sehat.
Pentingnya kepastian hukum juga terlihat dari perkembangan investasi nasional. Realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target pemerintah sebesar Rp1.905,6 triliun.
Sektor hilirisasi turut memberikan kontribusi besar dengan nilai investasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total realisasi investasi 2025. Angka tersebut tumbuh 43,3 persen secara tahunan. Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengandalkan investasi berskala besar untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan memperluas basis ekonomi nasional.
Karena itu, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta jaminan keamanan aset yang diperoleh secara sah merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Investor membutuhkan kepastian bahwa negara tidak hanya tegas dalam memberantas kejahatan, tetapi juga mampu melindungi kegiatan usaha yang berjalan sesuai aturan.
Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Iklim Investasi
Meski demikian, niat baik sebuah undang-undang tidak otomatis menjamin pelaksanaannya akan berjalan baik. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana menyimpan risiko apabila kewenangan aparat terlalu luas, standar pembuktian tidak memadai, atau mekanisme pengawasannya lemah.
Kesalahan dalam penyitaan dapat berdampak serius terhadap kegiatan ekonomi. Operasional perusahaan bisa terhenti, modal kerja membeku, rantai pasok terganggu, bahkan lapangan kerja terancam. Aset produktif seperti pabrik, lahan, kendaraan, dan perusahaan juga berpotensi mengalami penurunan nilai apabila tidak dikelola secara profesional selama proses hukum berlangsung.
Risiko tersebut perlu diperhitungkan secara serius karena ketidakpastian hukum dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai aset yang berhasil dipulihkan.
Sebuah kajian ekonomi Universitas Indonesia, sebagaimana dikutip dalam sejumlah pembahasan, menyebutkan bahwa penurunan investasi sebesar satu poin dapat menimbulkan kerugian sekitar Rp81 triliun. Sementara itu, nilai pemulihan aset oleh Kejaksaan dan KPK pada 2025 disebut berada di kisaran Rp21 triliun.
Perbandingan tersebut memberikan perspektif bahwa manfaat kebijakan perampasan aset harus dilihat secara proporsional. Pemulihan aset bernilai puluhan triliun rupiah tentu merupakan capaian penting. Namun, nilainya tetap harus ditempatkan dalam konteks besarnya investasi nasional yang mencapai Rp1.931,2 triliun pada 2025.
Artinya, negara harus berhati-hati agar kebijakan pemberantasan korupsi tidak menimbulkan efek gentar yang berlebihan (overdeterrence) bagi investor dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara sah. Ketegasan penegakan hukum tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kepastian hukum dan kepercayaan dunia usaha.
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa UU Perampasan Aset tidak berubah menjadi instrumen yang justru menekan kegiatan ekonomi. Setiap tindakan perampasan harus didasarkan pada bukti yang kuat, prosedur hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Kreditur, pembeli, pemegang saham minoritas, dan mitra usaha yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam tindak pidana tidak boleh menjadi korban berantai dari proses penegakan hukum. Mereka harus memperoleh akses informasi, kesempatan mengajukan keberatan, dan kepastian mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-haknya.
Selain itu, aset perusahaan yang masih beroperasi memerlukan penanganan khusus. Penyitaan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan para pekerja.
Jika penyitaan memang diperlukan, negara harus memastikan adanya pengelolaan profesional agar proses produksi, pembayaran gaji, kewajiban kepada pemasok, dan keberlangsungan lapangan kerja tetap terjaga.
Pada titik inilah keberhasilan UU Perampasan Aset akan diuji. Negara harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan besar: ketegasan terhadap koruptor dan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang jujur. Orientasi penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan angka penyitaan, tetapi juga harus menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap sistem hukum nasional.
Pada akhirnya, tujuan UU Perampasan Aset bukanlah membuat dunia usaha merasa takut terhadap negara, melainkan menciptakan pasar yang lebih adil, bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Regulasi ini seharusnya menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekonomi, mempersempit ruang korupsi, serta memperkuat kepercayaan investor.
Jika dilaksanakan secara disiplin, transparan, profesional, dan berlandaskan keadilan, UU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Sebaliknya, apabila implementasinya tidak memiliki batas kewenangan yang jelas, minim pengawasan, dan rentan disalahgunakan, undang-undang yang semula dirancang untuk memberantas korupsi justru berisiko menjadi beban baru bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.(*)
Dipercaya Pasar, Sufmi Dasco Dinilai Punya Modal Kuat Kawal Agenda Ekonomi Prabowo
RUU Perampasan Aset Disahkan Hari ini, Dasco Disebut Berperan Mengawal Sejak 2025
Dugaan Fee Rp2 Miliar Terkuak di Sidang Korupsi DAK SMK: Broker Sebut untuk Kadis, Varial Bantah
Diduga Rekayasa 26 Pengajuan, Delapan Saksi Bongkar Modus KUR BSI