IMCNews.ID, Jambi - Warga Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari mengadukan nasibnya. Mereka mengeluh kian terdesak akibat aktivitas tambang Batu Bara yang mengancam kehidupannya.
"Kami diberikan peta lokasi untuk wilayah hidup kami, tapi ada lokasi tambang di dalam. Bagaimana nanti hidup kami kalau seperti ini," kata salah satu tetua SAD, Tumenggung Ngelembo, dalam diskusi kelompok bersama pemerintah, praktisi dan penggiat lingkungan di Universitas Jambi, Rabu (24/6/2026).
Dia menerangkan komunitas mereka tinggal di wilayah sisi timur Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD).
Mereka telah menerima surat keputusan (SK) dari pemerintah mengenai alokasi ruang hidup seluas 3.495 hektare.
Namun, menurutnya di dalamnya justru terdapat wilayah tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Dia mempertanyakan maksud dari keputusan itu. Wilayah yang seharusnya menjadi ruang hidup nyaman, justru ada area pemanfaatan (konsesi) perusahaan tambang.
Kondisi itu dikhawatirkan memicu terjadinya konflik. Untuk itu ia meminta pihak yang merasa bertanggung jawab untuk mengkaji kembali keputusan itu.
"Harusnya ruang hidup kami merupakan tempat yang bersih dari lokasi aktifitas tambang dan perkebunan," ungkapnya.
Warga Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Susanto turut menyampaikan persoalan yang sama.
Menurut dia, keberadaan perusahaan tambang tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat di Desa Jelutih dan kawasan Sungai Rotan.
Tambang di wilayah itu justru menimbulkan dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan. Parahnya lagi pemerintah kembali mengeluarkan izin sebanyak 15 titik baru yang dalam waktu dekat akan segera beroperasi.
"Kami minta pemerintah daerah menjembatani persoalan ini, jangan sampai kami yang tinggal di sekitar lokasi malah terdampak penyakit akibat debu yang dihasilkannya," kata Susanto.
Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Batang Hari, Hannurofik menyampaikan bahwa keberadaan tambang batu bara harus dinilai dari dua sisi secara objektif.
Satu sisi, keberadaan tambang sangat membantu daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun semua itu harus selaras dengan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, pihak yang berkepentingan bisa mencarikan solusi,” katanya. (*)
SAD di Batanghari Keluhkan Aktivitas Tambang, Makin Terdesak
Peringati 10 Muharram, Pemprov Jambi Santuni Ribuan Anak Yatim dan Difabel
Lebih Dekat dengan Hulu Migas: Dari Kesiapsiagaan Tanggap Darurat hingga Budidaya Ikan
Faried Ungkap Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Jambi Tak Pernah Dibahas di DPRD
Resmi Dilantik, Muhtadi: SMSI Muaro Jambi Salah Satu yang Terbaik di Provinsi Jambi