Bukan Krisis 1998, Tantangan Ekonomi Indonesia 2026 Lebih Kompleks

IMCNews.ID, Jambi – Laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Presiden Prabowo Subianto menyebut kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada 2026 jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis 1998.

Namun hal itu disorot pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi. Menurutnya, data yang disampaikan DEN menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang jauh lebih baik dibandingkan era krisis moneter, meskipun berbagai risiko global tetap harus diwaspadai.

DEN melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai sekitar 5,61 persen.

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) masih berada pada level yang relatif rendah dan terkendali di kisaran 2–3 persen.

Dari sisi ketahanan eksternal, rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada kisaran 29–30 persen, dengan total utang luar negeri sekitar USD 433,4 miliar pada Maret 2026 dan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi sekitar 29,5 persen.

Menurut Noviardi, indikator tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan periode menjelang krisis 1998.

Di mana saat itu ditandai lemahnya sektor keuangan, tingginya ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta minimnya instrumen pengamanan ekonomi.

"Jika melihat data pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, rasio utang yang relatif sehat, serta kondisi sektor perbankan yang stabil, maka Indonesia memang berada dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 1998. Secara fundamental, kita tidak sedang menghadapi ancaman krisis sistemik seperti yang pernah terjadi hampir tiga dekade lalu," ujar Noviardi.

Ia juga menilai perbaikan neraca korporasi menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tren perlambatan bahkan penurunan utang luar negeri swasta menunjukkan bahwa tekanan eksternal terhadap dunia usaha lebih terkendali dibandingkan masa lalu.

Meski demikian, Noviardi mengingatkan bahwa tantangan ekonomi tahun 2026 memiliki karakter yang berbeda dan lebih kompleks karena berasal dari faktor global.

DEN sendiri telah memberi peringatan mengenai sejumlah risiko yang perlu diantisipasi menjelang semester kedua tahun ini.

Salah satu perhatian utama adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus lebih dari Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

Menurut Noviardi, pelemahan nilai tukar memiliki dampak berantai terhadap perekonomian nasional karena meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan berbagai komponen produksi yang masih bergantung pada pasar internasional.

"Ketika rupiah melemah, biaya impor naik. Ketika biaya impor naik, biaya produksi dan distribusi ikut meningkat. Pada akhirnya tekanan tersebut akan diteruskan ke harga barang dan jasa yang dibayar masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Selain faktor nilai tukar, DEN juga menyoroti kenaikan harga energi global akibat konflik internasional yang dampaknya diperkirakan lebih besar dan berlangsung lebih lama daripada perkiraan awal.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan tekanan terhadap inflasi domestik dan memperbesar beban fiskal pemerintah.

Noviardi menambahkan bahwa indikator yang paling menarik untuk dicermati saat ini justru berasal dari Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Meskipun inflasi konsumen masih relatif rendah pada kisaran 2–3 persen, inflasi di tingkat produsen melalui IHPB telah bergerak pada kisaran 5–7 persen.

"Ini merupakan sinyal bahwa tekanan biaya sudah terjadi di sektor produksi. Selama ini kenaikan tersebut belum sepenuhnya diteruskan ke konsumen. Namun apabila tekanan berlangsung terus, maka inflasi konsumen berpotensi meningkat pada semester kedua tahun 2026," jelasnya.

Karena itu, Noviardi mendukung rekomendasi DEN agar pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui langkah intervensi yang terukur apabila diperlukan, memperkuat disiplin fiskal dengan menunda belanja non-esensial, serta menata kebijakan subsidi energi agar tetap tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan.

Menurutnya, strategi tersebut penting untuk menjaga ruang fiskal pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

"Tantangan yang dihadapi lebih kompleks karena berasal dari tekanan global, terutama harga energi dan nilai tukar. Oleh karena itu kewaspadaan, kecepatan respons kebijakan, dan disiplin fiskal menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional," tegasnya. (*)