Listrik se-Sumatera Padam Total, Pemerintah Didesak Audit Menyeluruh PLN

IMCNews.ID, Jambi - Pemadaman listrik total atau blackout terjadi di wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau termasuk Jambi sejak Jumat, 22 Mei 2026.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pemadaman listrik diduga akibat gangguan transmisi 275 kV di ruas Muaro Bungo-Sungai Rumbai, Jambi.

Dia mengungkapkan jika gangguan tersebut disebabkan oleh cuaca buruk. Blackout yang terjadi di wilayah Sumatera bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami pemadaman listrik total atau blackout sebelumnya seperti di wilayah Jawa (2019), Sumatera (2024), dan Bali (2025).

Blackout yang terjadi berulang kali ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan skala besar memiliki kerentanan terhadap terjadinya disrupsi skala besar.

“Blackout akibat gangguan cuaca di Sumatera kali ini memperlihatkan kegagalan sistem kelistrikan yang terlalu bergantung pada infrastruktur terpusat dan energi fosil,” kata Beyrra Triasdian, Juru Kampanye Renewable Energy Trend Asia, Minggu (24/5/2026).

Saat ini kelistrikan di sebagian besar wilayah Sumatera masih ditopang oleh pembangkit skala besar seperti PLTU berbasis energi fosil yang bergantung pada jaringan pembangkit dan transmisi terpusat.

“Di tengah krisis iklim yang membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi, model seperti ini hanya memperbesar risiko jutaan masyarakat kehilangan layanan dasar. Situasi ini menjadi peringatan bahwa sistem energi tidak bisa terus dibangun melalui pendekatan lama yang bertumpu pada pembangkit besar dan transmisi panjang,” sebutnya.

Dalam sistem seperti ini, gangguan di satu titik dapat memicu pemadaman di banyak wilayah sekaligus. Meskipun PLN menyebut bahwa mereka menggunakan pembangkit hidro dan gas sepanjang tahap pemulihan, tapi gangguan skala besar tetap akan terjadi apabila sistem transmisi tersentralisasi.

“Pemerintah harus segera mempercepat desentralisasi energi berbasis energi terbarukan komunitas untuk membangun sistem yang lebih tangguh, adil, dan tidak mudah lumpuh saat krisis,” katanya.

Gangguan kelistrikan skala besar ini bukan hal yang sepele, sebab pemadaman ini mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi skala kecil.

Di samping itu, lampu lalu lintas padam; gangguan konektivitas selular; hingga aktivitas rumah tangga seperti penyimpanan ASI bagi perempuan menyusui.

Blackout di Sumatera merupakan kejadian kali kedua dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir dengan alasan gangguan yang sama, yakni akibat cuaca buruk.

Ini ironi sebab energi fosil yang menyokong ketenagalistrikan Indonesia saat ini merupakan salah satu penyumbang utama krisis iklim yang memicu cuaca ekstrem.

“Pemerintah harus segera memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Sumatera, memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak blackout, melakukan audit menyeluruh dan membuka hasil audit penyebab gangguan secara transparan kepada publik,” ungkapnya.

Kejadian yang berulang ini menurutnya harus jadi kesempatan untuk melakukan audit kinerja PLN dan juga melakukan evaluasi ketenagalistrikan nasional.

“Krisis iklim dan kerusakan lingkungan semakin memperbesar risiko disrupsi serupa di masa mendatang," ujar Beyrra.

Sayangnya, menurut dia, kejadian-kejadian blackout yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya dan utang PLN yang terus menumpuk tidak membuat pemerintah beranjak dari paradigma sistem energi fosil, skala besar serta terpusat yang mahal serta rentan.

Dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060 dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah Indonesia masih melanggengkan penggunaan energi fosil dan memasukkan solusi palsu yang semakin memperbesar risiko krisis iklim.

“Peristiwa yang berulang ini seharusnya menjadi momen bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketergantungan pada energi fosil batubara, dan jangan mengunci kita pada solusi palsu seperti pembangkit gas. Kejadian blackout Sumatera ini seharusnya menjadi titik balik pemerintah untuk merevisi RUPTL 2025-2034 dan RUKN 2025-2060,” tegas Novita Indri Pratiwi, Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia.

Jika energi fosil terus dipakai, dia menilai krisis iklim akan makin parah.  “Makanya segera mempercepat phase out energi fosil yang akan memperparah krisis iklim dan memicu krisis yang berulang,” tutupnya. (*)