PSI Melawan Sikap Politik Omerta

Dalam tradisi mafia Italia, dikenal sebuah sumpah keramat bernama omertà—sebuah kode etik kebuntuan informasi dan janji untuk diam seribu bahasa demi melindungi struktur kekuasaan dari dalam.

Di sana, kesetiaan diukur dari kemampuan seseorang untuk menutup mata terhadap kejahatan kolektif.

Jika kita tarik ke ruang politik modern Indonesia, omertà tidak lagi mewujud dalam ancaman fisik di lorong gelap, melainkan menjelma menjadi kompromi elite yang senyap, transaksi kepentingan di ruang tertutup, dan kesepakatan antar-pemegang kuasa untuk tidak saling mengganggu wilayah buruan masing-masing.

Di titik inilah demokrasi kita sering kali terasa hambar; prosedurnya berjalan, namun substansinya mati dalam kesunyian yang disengaja.

?Jeffrey A. Winters dalam karyanya Oligarchy memberikan pisau analisis yang tajam untuk fenomena ini melalui konsep oligarchic democracy.

Ia menjelaskan bahwa banyak negara berkembang mengalami situasi di mana pemilu berlangsung rutin dan parlemen terlihat aktif, namun kebijakan publik tetap dikendalikan oleh minoritas super-kaya melalui jaringan politik dan ekonomi yang eksklusif.

Dalam sistem ini, partai politik cenderung menjadi instrumen distribusi kekuasaan elite ketimbang menjadi kanal representasi kepentingan rakyat. Politik menjadi urusan orang dalam, di mana kesantunan sering kali menjadi kedok bagi upaya memelihara status quo.

?Di tengah keheningan yang nyaman itulah kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi anomali yang signifikan. PSI mencoba keluar dari pakem dengan mengadopsi politik keterbukaan dan konfrontasi isu.

Mereka tidak sekadar ikut dalam kompetisi elektoral, tetapi berupaya membongkar cara kerja politik yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan, mulai dari transparansi anggaran hingga kritik terbuka terhadap praktik nepotisme dan konflik kepentingan.

Secara teoritis, pendekatan PSI ini dapat dibaca melalui kerangka deliberative democracy ala Jürgen Habermas. Habermas menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang hidup, tempat argumen dipertukarkan secara rasional dan kebijakan diuji melalui diskursus terbuka.

Ketika elite memilih diam, publik sebenarnya sedang disingkirkan dari proses deliberasi. PSI berupaya menghidupkan kembali ruang itu, meski sering dengan gaya yang dianggap terlalu frontal bagi telinga yang terbiasa dengan keheningan.

?Lebih jauh, sikap ini sejalan dengan pemikiran Hannah Arendt tentang bahaya banalitas kejahatan.

Arendt menunjukkan bahwa kejahatan sistemik sering berlangsung bukan karena niat jahat individu semata, melainkan karena normalisasi dan kepatuhan massal terhadap sistem yang timpang.

Dalam konteks politik Indonesia, korupsi dan privilese bertahan karena terlalu banyak aktor memilih diam demi stabilitas semu. Dengan menolak budaya diam tersebut, PSI secara implisit menantang banalitas politik kita dan mengingatkan bahwa diam di hadapan penyimpangan bukanlah sebuah kearifan, melainkan bentuk keterlibatan pasif.

?Tentu saja, posisi ini memiliki konsekuensi elektoral yang berat. Dalam sistem yang masih didominasi patronase, politik terbuka tidak selalu populer dan sering berhadapan dengan stigma sebagai partai yang kurang matang.

Namun secara struktural, peran PSI melampaui sekadar mengejar kursi; mereka berfungsi sebagai disruptor dalam ekosistem politik yang beku.

Dalam perspektif Acemoglu dan Robinson melalui Why Nations Fail, perubahan institusional sering dimulai oleh aktor-aktor kecil yang berani mengganggu keseimbangan oligarkis dan memaksa isu-isu sensitif masuk ke ruang publik.

?Jika omertà adalah fondasi dari kekuasaan gelap, maka transparansi adalah fondasi dari sebuah republik yang berdaulat. PSI sedang mencoba menanamkan etos bahwa politik harus terang, dapat diperdebatkan, dan wajib diawasi.

Dalam demokrasi yang masih berjuang keluar dari cengkeraman oligarki, keberanian untuk berbicara menjadi tindakan politik yang paling radikal.

Sejarah mengajarkan bahwa bukan mereka yang memilih diam yang akan mengubah arah bangsa, melainkan mereka yang berani melawan kesenyapan dan menuntut pertanggungjawaban di bawah cahaya terang. (*)