IMCNews.ID, Jakarta - Ulah orang dalam yang tak profesional menyebabkan dampak kerugian bagi mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, jumlah BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya "berdarah". Kerugian itu berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal.
"Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel," kata Tito, Rabu (18/12/2024) kemarin.
Tito mengaku telah mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan. Sebab jika dipaksakan, kerugian yang dialami BUMD harus ditutupi oleh APBD.
"Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi," ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD.
Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Hal itu, perlu juga didukung oleh kondisi keuangan di daerah. (*)
Sinergi PHR dan Aparat Penegak Hukum Ungkap DPP Ilegal Tapping Pertamina EP Jambi
Sebut Dakwaan Jaksa Soal Pemerasan Rp55 Miliar Kabur, Febrie Minta Dibebaskan
DPRD Desak Pemprov Jambi Siapkan Usulan Pengelolaan Mangrove dan Gambut Terpadu
Operasional Angkutan Barang Dibatasi Selama Libur Natal dan Tahun Baru