Warsi Ungkap Hilangnya Tutupan Hutan Jadi Sumber Banjir dan Longsor di Jambi, Begini Kondisinya Kini

IMCNews.ID, Jambi - Bencana alam, banjir dan lonsor di Jambi di penghujung 2023 dan awal 2024 ini diduga sebagai akibat dari rusaknya ekologi oleh aktivitas pertambangan ilegal maupun batu bara dan pengrusakan hutan yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. 

Maka tak heran, bencana kali ini menjadi yang terparah sejak 10 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dikumpulkan, bencana banjir dan longsor terparah terjadi di empat Kabupaten dan Kota. Yaitu Bungo, Kerinci, Sungai Penuh dan Tebo. Banjir di Bungo 23 Desember lalu merendam 14.868 rumah di 70 desa di 14 kecamatan. Sebanyak 59.144 Jiwa terdampak bencana tersebut. 

Sementara data yang diperoleh dari BPBD kabupaten Kerinci, jumlah desa dan kecamatan yang terdampak banjir dan longsor di Kerinci sebanyak 41 desa di 9 kecamatan. 

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) terdampak sebanyak 3.037, dengan jumlah Jiwa sebanyak 7.659 orang. Jalan yang mengalami kerusakan terdapat 30 titik.

Kemudian di Tebo, per Kamis (4/1/2024) BPBD setempat mencatat banjir merendam 54 desa, 2 kelurahan di 6 kecamatan. Jumlah rumah yang terendam sebanyak 1.273 unit dengan korban terdampak sebanyak 3.673 jiwa.

Jika di total dari empat kabupaten dan Kota tersebut, korban terdampak banjir dan longsor mencapai 68.086 Jiwa. Rumah yang terendam sebanyak 21.578 unit. Rumah tersebut tersebar di 165 Desa, 28 Kecamatan di 4 Kabupaten kota.

Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan masih tinggi.

BMKG Jambi sudah mengeluarkan peringatan agar masyarakat di empat daerah tersebut, termasuk Merangin dan Sarolangun waspada. Karena banjir dan longsor masih berpotensi terjadi akibat tingginya curah hujan. 

Bencana memang tidak tahu kapan datangnya, tetapi alam memberikan tanda-tandanya. Bencana tegak lurus dengan pengrusakan lingkungan yang terjadi. Jika ditarik benang merah, kehadiran bencana di Jambi ini tidak lepas dari hilangnya tutupan hutan Jambi. 

Hutan yang menjadi resapan air terus mengalami degradasi. Dalam analisis yang dilakukan KKI Warsi, sepanjang tahun 2023 terjadi pembukaan hutan dan lahan besar besaran di Jambi. 

Ini dapat terlihat nyata dari citra satelit sentinel 2 dipadukan pengamatan dari google earth, citra spot 6, SAS Planet. 

Dari analisis yang dilakukan, terlihat areal terbuka terpantau seluas 160.105 ha di berbagai fungsi kawasan. Terbesar berada di APL dengan luas 51.904 ha, disusul di areal restorasi seluas 41.116 ha, HTI seluas 16.255 ha. 

Pembukaan hutan juga terpantau di kawasan Taman Nasional seluas 13.097 ha, dan Hutan Lindung seluas 1.725 ha.

“Tutupan hutan yang menipis, pengerukan sumber daya alam yang tidak taat aturan dipadukan dengan perubahan iklim yang mendatangkan hujan besar menjadikan terjangan banjir dan longsor di sejumlah wilayah,” kata Adi Junedi, Direktur KKI Warsi. 

Dari data yang diolah tim GIS KKI Warsi, dalam kurun waktu 50 tahun Jambi telah kehilangan hutan sebanyak lebih dari 2,5 juta ha. Pada tahun 1973, tutupan Hutan Jambi masih tercatat 3,4 juta ha. Namun pada 2023 hanya tinggal 922.891 ha, atau kehilangan 73%.

“Kehilangan angka ini, pada awalnya disebabkan oleh perubahan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain, untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit,” kata Rudi Syaf, Senior Advisor KKI Warsi. 

Sementara itu, kawasan hutan yang masih tersisa sebagian diberikan izin konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau yang dulu disebut dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam (IUPHHA dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI)

Sejak 2011, pemerintah Indonesia telah menyatakan sikapnya untuk melakukan moratorium (penghentian) terhadap penerbitan izin baru di kawasan hutan. Moratorium itu dilaksanakan setiap dua tahun. Pertama melalui Perpres No.10 Tahun 2011. 

Kemudian diperpanjang lewat Perpres No.6 Tahun 2013, Perpres No.8 Tahun 2015, dan terakhir Perpres No.6 Tahun 2017. Meski sudah ada moratorium izin baru persoalan pengelolaan hutan masih banyak tantangan.

“Pembukaan hutan dan lahan juga terpantau di daerah sempadan sungai. Hampir semua wilayah anak-anak sungai di Provinsi Jambi juga mengalami persoalan akibat aktivitas penambangan emas dengan menggunakan alat berat,” kata Rudi.

Dari analisis citra Satelit Sentinel 2 yang dilakukan KKI Warsi ditumpang tindihkan dengan peta perizinan pada tahun 2023 tercatat 48.140 ha lahan terbuka yang diindikasikan sebagai kawasan tambang emas. Dari angka itu, hanya 1.884 ha yang berada dalan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sisanya 46.256 ha berada di luar WPR alias illegal. 

“Keberadaan tambang di anak-anak sungai menyebabkan terjadinya sedimentasi atau aliran sungai menjadi dangkal. Ketika intensitas hujan tinggi, sungai tidak menampung,” katanya.

Selain itu, yang juga mencolok adalah tambang batu bara. Batu bara menjadi persoalan pelik di Jambi. Pada tahun 2023, terdeteksi pembukaan lahan untuk tambang batu bara 16.414 ha, dengan pembagian 6.127 ha berada dalam wilayah izin usaha pertambangan dan 10.287 ha berada di luar areal wilayah izin usaha pertambangan.

“Sama halnya dengan tambang emas, batu bara juga menjadi penyumbang masalah ekologi. Total wilayah yang berada di luar areal wilayah izin usaha pertambangan mendekati 2 kali lipat dibandingkan dengan pertambangan yang berada dalam wilayah izin,” katanya.

Persoalan tambang tidak tercatat tidak hanya karena pembukaan tambangnya, namun persoalan terparah adalah masalah angkutan batubara yang sangat mengganggu masyarakat umum. Kecelakaan truk tambang yang menyebabkan korban jiwa, lalu lintas terhambat hingga 22 jam. 

Hal ini juga yang mendorong Gubernur Jambi, Ketua DPRD, Kapolda dan Danrem 045 Garuda Putih menandatangani berita acara kesepakatan pelarangan angkutan batubara menggunakan rusa jalan umum di Provinsi Jambi per 1 Januari 2023.

 

Menyelamatkan harapan di 2024

Tidak hanya dihadapkan dengan pembukaan lahan dan hutan guna memenuhi tuntutan produksi untuk perekonomian, tahun 2023 kita juga dihadapkan dengan anomali cuaca. El nino yang membuat musim kemarau menjadi lebih panjang. 

Sehingga kehilangan hutan akibat kebakaran tidak dapat terhindarkan. 

Namun pelajaran baiknya, total wilayah hutan yang terbuka karena kebakaran pada tahun 2023 seluas 6.556 ha. Luasan ini jauh lebih kecil dari kebakaran di masa el nino tahun 2019 yang menghanguskan 157.137 ha. 

Keberhasilan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ini, sebagai bentuk upaya kolaboratif para pihak di Jambi, juga bisa dibandingkan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga Sumatera Selatan. 

Dari data hotspot yang terpantau dari satelit Terra Agua sebanyak 1.230, jauh lebih besar dari Jambi yang hanya 60 titik untuk confident 30-80 %. Data SiPongi MenLHK lahan yang terbakar di Sumsel mencapai 109.461 ha. 

“Inilah yang menjadikan Jambi juga di landa asap cukup parah pada Bulan September, “kata Adi Junedi. 

Data ini menunjukkan bahwa kegiatan bersama dengan kolaborasi yang intensif mampu mencegah kerusakan hutan dan lingkungan. 

Pengendalian kebakaran hutan ini tidak terlepas dari upaya banyak pihak, pemerintah, NGO, dan tentunya keterlibatan masyarakat. Komitmen yang dibangun bersama masyarakat mampu menyelamatkan hutan dari kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu meski kita dihadapkan pada banyak tindakan-tindakan yang mengancam hutan, harapan baik akan perubahan terlihat. Dari analisis citra satelit di daerah dampingan Warsi, tutupan hutan terbukti mampu tumbuh. 

Dari 103,895 Ha daerah dampingan Warsi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, baik yang di SK kan oleh bupati berupa Hutan Adat dan mendapat SK Perhutanan Sosial yang di SK kan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan pertumbuhan hutan yang semakin baik. 

“Ada tren penumbuhan hutan di areal perhutanan sosial. Dan jumlahnya ini sejak tahun 2020 terus meningkat,” katanya.

Pada tahun 2020 tutupan hutan areal PHBM sebanyak 59.498 ha atau 57 % dari areal PHBM, pertumbuhannya terlihat di 2023 yang menjadi 72.784 ha atau 70 %. Penumbuhan hutan di kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat juga menjadi penyumbang pertumbuhan hutan.

Menurut data pada tahun 2020 total luasan hutan 882.271 ha meningkat pada tahun 2021 menjadi 895.5670. Lalu pada tahun 2022 menjadi 912.947, tren positif ini masih belanjut hingga pada tahun 2023 menjadi 922.891.

“Dengan melihat angka-angka ini, terbukti bahwa hutan yang dikelola masyarakat mampu untuk bertumbuh dengan baik. Untuk itu, dukungan pada program perhutanan sosial ini, menjadi bagian penting dalam pemulihan hutan,” kata Rudi Syaf. 

Untuk itu, dukungan kegiatan program perhutanan sosial ini, harus lebih ditingkatkan. Sembari juga melakukan upaya untuk menuntaskan persoalan lingkungan lainnya. 

“Meskipun ada laju penumbuhan hutan, upaya ini tidak cukup jika di sisi lain masih terus terjadi pembukaan lahan dan hutan. Karena itu, harus ditindak tegas untuk pihak-pihak yang melakukan tindakan ilegal yang berpotensi mengancam terjadinya bencana hidrologi,” katanya.

Data ada menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan bersama masyarakat mampu memulihkan hutan yang mengalami degradasi. 

"Ekologi yang lebih baik untuk menunjang hidup hari ini dan masa depan generasi berikutnya, masih mungkin untuk kita raih," katanya. (*)