Kemendagri Dorong Pemda Publikasikan Capaian Dua Tahun Pemerintahan

Jumat, 20 November 2026 - 11:55:14 WIB

Kemendagri meminta pemda aktif menyampaikan capaian dua tahun pemerintahan dengan data terverifikasi dan komunikasi publik yang terbuka.
Kemendagri meminta pemda aktif menyampaikan capaian dua tahun pemerintahan dengan data terverifikasi dan komunikasi publik yang terbuka.

 

 

IMCNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif menyebarluaskan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat.

Dorongan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan.

Melalui kebijakan itu, pemerintah daerah diminta ikut mempublikasikan berbagai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah. Informasi tersebut diharapkan tidak hanya menjangkau masyarakat luas, tetapi juga menjelaskan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Mey Rany Wahida Utami, mengatakan pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, pemda dapat menghubungkan capaian pembangunan nasional dengan kondisi, kebutuhan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat di wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rany menjelaskan, penyebarluasan informasi membutuhkan koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola kehumasan. Kepala OPD diharapkan aktif menyediakan data sektoral serta informasi teknis yang akurat, sementara humas bertugas mengemasnya menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat.

“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.

Ia menegaskan, publikasi capaian pemerintah bukan semata-mata untuk memperluas jangkauan informasi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Karena itu, pemda didorong memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari situs resmi, media sosial, videotron, hingga kanal informasi lainnya. Namun, informasi yang disampaikan harus didukung data yang telah diverifikasi.

Kemendagri juga mengapresiasi sejumlah daerah yang dinilai aktif menyampaikan informasi capaian pembangunan. Di antaranya Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang memanfaatkan berbagai kanal komunikasi daerah untuk mempublikasikan capaian pembangunan di sektor pendidikan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Puji Hartoyo, mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyampaian keberhasilan program.

Menurutnya, komunikasi publik harus berjalan dua arah. Pemerintah tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga harus mendengarkan aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat untuk mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat.

“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.

Dalam forum tersebut, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD turut memaparkan perkembangan pembangunan Jembatan Garuda.

Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah dibangun dari target 5.302 unit. Sementara itu, 1.898 unit lainnya masih dalam pengerjaan.

Pembangunan tersebut diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar tujuh juta warga dan menghubungkan 13.732 desa/kelurahan.

“Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkap Andrian.

Selain itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ardhyta Agus Setiawan, memaparkan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian Pertanian juga menyampaikan capaian produksi beras nasional 2025 sebesar 34,69 juta ton. Adapun cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 4,61 juta ton per September 2026.

Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari informasi pembangunan yang didorong Kemendagri agar dapat diketahui masyarakat di daerah.

Namun, pesan penting dari forum tersebut bukan hanya soal seberapa luas pemerintah mempublikasikan keberhasilannya. Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara suara dan pengalaman masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam menilai hasil pembangunan.



BERITA BERIKUTNYA