IMCnews.ID – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, regulasi ini disiapkan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini dinilai belum optimal. Penegakan hukum, menurutnya, tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus mampu mengembalikan kerugian yang dialami negara dan masyarakat.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi laporan Habiburokhman.
Habiburokhman memaparkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dari sisi substansi, pembahasan telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal.
Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk mempertegas ruang lingkup pengaturannya.
Habiburokhman menyebut pembahasan dilakukan secara terbuka melalui berbagai tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti prosesnya melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman resmi DPR.
Perampasan Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam RUU ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut dirancang melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan aset.
Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, legalitas, dan perlindungan hak para pihak.
Habiburokhman menjelaskan, RUU ini dibangun di atas empat pilar utama.
Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas.
Kedua, prosedur perampasan aset yang presisi, termasuk mekanisme tanpa putusan pidana, dengan pembagian kewenangan yang jelas serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen, didukung sistem informasi pengelolaan aset.
Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Ruang lingkup perampasan aset dalam RUU tersebut juga mencakup sejumlah tindak pidana lain yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Selain itu, aturan ini juga menjangkau tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi maupun berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dengan cakupan tersebut, upaya pemulihan aset tidak hanya diarahkan untuk menangani kerugian negara akibat korupsi, tetapi juga kerugian masyarakat dari berbagai kejahatan.
RUU Perampasan Aset Disahkan Hari ini, Dasco Disebut Berperan Mengawal Sejak 2025
Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur
KPK Tantang Wartawan Bongkar Wajah di Balik Korupsi, Hadiah Puluhan Juta
Bansos Salah Sasaran, Mendagri Dorong Verifikasi Digital Pakai Data Biometrik
Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar!
CPNS 2026 Mulai Disiapkan, BKN Arahkan Pelamar Buat Akun SSCASN