IMCNews.id – Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Keputusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Meski menerima sanksi terberat dalam sidang etik tersebut, Eko Hadi disebut akan mengajukan banding atas putusan majelis.
Selain itu, dalam persidangan terungkap bahwa Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas perbuatannya.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, membenarkan adanya pernyataan penyesalan tersebut.
“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam kepada wartawan seusai sidang di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam
Sidang etik terhadap Eko Hadi berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
Dalam persidangan tersebut, majelis memeriksa sembilan saksi. Pemeriksaan juga mencakup saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan meringankan atas permintaan Eko.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, majelis menemukan adanya pelanggaran berupa pemufakatan terkait akses ilegal atau illegal access melalui penyadapan dengan memanfaatkan akses maupun perangkat teknologi milik Polri.
“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access,” terang Trunoyudo pada Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik institusi kepolisian secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“(EHS) melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” imbuhnya.
Atas pelanggaran tersebut, majelis sidang KKEP menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Eko Hadi. Namun, yang bersangkutan masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Kasus yang menyeret Eko Hadi berawal dari dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Polri sebelumnya disebut telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Tiga nama, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Berdasarkan keterangan kepolisian dalam bahan perkara tersebut, aktivitas penyadapan diduga berlangsung sejak 2025. Kasus ini kemudian terbongkar pada akhir Oktober 2026, ketika muncul perintah untuk menghapus hasil penyadapan.
Putusan PTDH terhadap Eko Hadi menjadi perkembangan penting dalam penanganan dugaan pelanggaran etik tersebut. Namun, proses banding yang akan ditempuh Eko masih menjadi bagian dari tahapan penyelesaian perkara etik di internal Polri.(*)
Gagal Kabur, 13 Tahanan Keroyok Polisi: Petugas Diserang Saat Pertahankan Kunci Rutan
Bocah 8 Tahun Tewas Tenggelam di Kolam JBC, Polisi Selidiki Kronologi Kejadian
ANALISIS SWOT DAN MANFAAT NYATA JIKA DASCO MENJADI WAPRES RI
Solar Disebut Cukup, Antrean Tetap Mengular: Kapolda Jambi Bidik Penyimpangan Distribusi JAMBI – An
Eko Hadi Dipecat dari Polri, Menyesal Lakukan Penyadapan Ilegal, Banding atas Putusan Sidang Etik
Bos Emas di Tebo Tewas Misterius, Ditemukan Bersimbah Darah dan Sejumlah Barang Hilang