IMCNews.id– Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil sikap senada dalam proses penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Kedua partai memastikan tidak akan mengusulkan kader masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya tidak ingin mengambil langkah di luar mekanisme konstitusi. Demokrat memilih menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon serta MPR dalam menentukan Wakil Presiden yang baru.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," kata AHY dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
AHY merujuk Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, menurut AHY, pengusulan kandidat merupakan kewenangan Presiden, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujarnya.
Sikap Demokrat itu, lanjut AHY, telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui panggilan video pada Jumat pagi.
Konsultasi dilakukan ketika SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. AHY menegaskan, keputusan tersebut sejalan dengan konstitusi partai dan mekanisme ketatanegaraan.
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia memastikan partainya juga tidak akan mengusulkan kader untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
"Saya menyatakan kita tidak mengajukan calon dari kader PAN. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo," tegas Zulhas.
Menurutnya, Presiden memiliki pertimbangan tersendiri untuk menentukan sosok yang paling tepat mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan. PAN tidak akan mengintervensi pilihan tersebut.
"Yang beliau nyaman, pokoknya diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo siapa yang nanti akan ditunjuk sebagai wakilnya," katanya.
Zulhas bahkan memastikan PAN siap mendukung siapa pun kandidat yang dipilih dan diajukan Prabowo.
"Siapa pun yang diajukan, siapa pun yang didukung beliau, kita akan mendukung penuh," imbuhnya.
Kesamaan sikap Demokrat dan PAN memperlihatkan tidak adanya dorongan dari kedua partai untuk menempatkan kadernya dalam bursa pengganti Gibran. Keduanya memilih memberikan ruang kepada Prabowo untuk menentukan dua nama sesuai ketentuan konstitusi.
Di sisi lain, proses pengisian jabatan Wakil Presiden mulai bergerak di tingkat MPR. Pimpinan MPR sebelumnya telah memutuskan mengirimkan surat kepada Prabowo untuk meminta dua nama calon yang akan diproses lebih lanjut.
Kedua kandidat tersebut akan melalui tahapan verifikasi sebelum memasuki proses pemilihan di MPR. Lembaga tersebut juga telah menjadwalkan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026.
Di tengah dinamika tersebut, Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor pada Jumat sore.
Zulhas membenarkan dirinya akan menghadiri pertemuan tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara terperinci agenda yang akan dibahas.
Pertemuan para pimpinan partai koalisi itu berlangsung saat proses penentuan pengganti Gibran memasuki fase krusial. Prabowo kini menjadi figur sentral dalam pengusulan dua kandidat, sebelum MPR mengambil keputusan melalui mekanisme pemilihan.(*)
Eko Hadi Dipecat dari Polri, Menyesal Lakukan Penyadapan Ilegal, Banding atas Putusan Sidang Etik
KPK Akui Satu Kasus Bocor, Dugaan Penyadapan Listyo Sigit Jadi Sorotan
Pemilihan Wapres Mundur 9 Desember, Tiga Kader Gerindra Dijagokan Gantikan Gibran
Bursa Pengganti Gibran Menghangat, Golkar Sebut 8 Tokoh Potensial
DKPP Segera Gelar Sidang Aduan KPU soal Pencalonan Gibran, Ini Perkaranya
Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya