Bedah Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo versi CELIOS

JAMBI, IMCNews.id- Survei evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan pada tanggal 12 Oktober 2026 adalah salah satu rapor paling jujur dan paling mengganggu yang pernah dirilis lembaga independen dalam dua tahun terakhir. 

Bukan karena angkanya sensasional, tapi karena indikator yang dipakai tidak lagi sekadar kepuasan, melainkan stres kolektif.

Survei ini melibatkan 1.122 responden masyarakat umum dan 129 ahli dari berbagai disiplin, dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.

Tiga angka kuncinya harus dibaca secara akademis dan strategis: nilai kinerja di bawah 5, serta 75 persen rakyat stres kebijakan, dan 55 persen pemilih Prabowo yang menyatakan tidak akan memilih kembali.

Pertama, Nilai Di Bawah 5 Adalah Vonis Akademik

Dalam skala 0-10, angka 5 adalah batas lulus. Prabowo memperoleh 4,6 dari masyarakat umum dan 2,8 dari kelompok ahli. Wakil Presiden Gibran memperoleh 4,9 dari masyarakat dan 2,2 dari ahli. Kabinet Merah Putih secara keseluruhan memperoleh 4,7 dari masyarakat dan 2,9 dari ahli.

Selisih antara penilaian masyarakat dan ahli adalah hal yang paling menarik secara metodologis. Masyarakat memberikan nilai 4,6, ahli memberikan 2,8. Perbedaan 1,8 poin ini menunjukkan fenomena social desirability bias.

Masyarakat masih menahan diri untuk memberi nilai buruk kepada Presiden karena faktor budaya ewuh pakewuh dan penghormatan terhadap jabatan. Sementara ahli yang memiliki jarak profesional memberikan penilaian tanpa beban psikologis.

Artinya, nilai objektif teknokratik sesungguhnya berada di angka 2,8, bukan 4,6. Ini konsisten dengan temuan lain: 71 persen dari 129 ahli menilai kapasitas kepemimpinan Prabowo tidak memadai, dan 38 persen masyarakat menilai kondisi fisik dan mental Presiden kurang baik.

Secara akademik, ini adalah rapor merah.

Kedua, 75 Persen Stres Adalah Indikator Kegagalan Kebijakan

Inovasi CELIOS dalam survei ini adalah memasukkan variabel stres. Selama ini survei politik hanya mengukur puas atau tidak puas. CELIOS mengukur stres. Hasilnya: 75 persen responden mengaku stres dengan kebijakan pemerintah, dan 67 persen mengaku stres dengan perilaku Presiden.

Ini bukan lagi soal suka atau tidak suka. Stres adalah indikator psikologis yang menunjukkan kebijakan negara menjadi sumber kecemasan, bukan sumber solusi. Ketika tiga dari empat warga negara merasa stres karena negara, maka negara sedang memproduksi beban, bukan kesejahteraan.

Apa pemicu stres tersebut? Data CELIOS menjawab dengan sangat jelas: 82 persen responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu memberatkan, 78 persen mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok, dan keluhan ketiga adalah sulitnya mencari pekerjaan.

Dampaknya, 53 persen responden menyatakan ekonomi rumah tangganya memburuk dibanding tahun lalu, 31 persen tidak berubah, dan hanya 16 persen yang membaik.

Narasi makan bergizi gratis dan hilirisasi yang dijual pada kampanye 2024 belum mampu menjawab kecemasan paling dasar di dapur rakyat: harga sembako dan beban pajak.

Ketiga, 55 Persen Kabur Adalah Lonceng Demokrasi

Temuan paling strategis adalah soal loyalitas pemilih. Sebanyak 55 persen responden yang mengaku memilih Prabowo pada 2024 menyatakan tidak akan memilih Prabowo kembali pada 2029. Hanya 27 persen yang menyatakan akan memilih kembali, dan 19 persen tidak tahu.

Ini adalah angka de-alignment tercepat dalam sejarah pemilu pasca reformasi. Kemenangan 58,59 persen dengan 96,2 juta suara pada 2024 ternyata adalah kemenangan yang cair. Dalam dua tahun, lebih dari separuh basisnya rontok. Inilah yang menjelaskan mengapa elektabilitas Gerindra di survei Poltracking September 2026 hanya 23,2 persen, jauh di bawah perolehan Pilpres 2024.

Secara teori perilaku pemilih, ini menunjukkan pemilih Prabowo 2024 adalah pemilih Jokowi, bukan pemilih Prabowo. Mereka memilih keberlanjutan Jokowi yang dititipkan lewat Gibran. Ketika keberlanjutan itu tidak dirasakan dalam bentuk sembako murah dan pajak ringan, mereka pergi.

Apa Makna Strategisnya?

Survei CELIOS bukan untuk menjatuhkan, melainkan early warning system. Dua tahun adalah setengah jalan. Masih ada tiga tahun untuk koreksi.

Pertama, Pemerintah perlu melakukan rekalibrasi kebijakan fiskal. Jika 82 persen rakyat merasa pajak mencekik, maka kebijakan ekstensifikasi pajak harus ditinjau ulang. Jangan sampai target penerimaan negara membunuh daya beli.

Kedua, perbaikan komunikasi dan kepemimpinan. Angka 71 persen ahli menilai kepemimpinan tidak memadai dan 67 persen stres dengan perilaku Presiden menunjukkan adanya krisis komunikasi publik. Kepemimpinan bukan hanya soal program, tapi juga soal rasa aman yang dipancarkan.

Ketiga, bagi peta 2029. Kekosongan 55 persen pemilih yang kabur ini akan menjadi rebutan semua kekuatan politik. Termasuk PSI yang sedang mencoba mengklaim sebagai rumah baru Jokowi. Siapa yang mampu menawarkan jawaban atas stres sembako dan pajak, dia yang akan mengisi kekosongan itu.

Pemerintah Prabowo masih memiliki waktu. Namun waktu tidak akan menunggu. Ketika rapor sudah di bawah 5, dan rakyat sudah 75 persen stres, maka yang dibutuhkan bukan lagi pencitraan, melainkan koreksi kebijakan yang fundamental dan elegan (*)