Fenomena Joko Widodo dalam politik Indonesia kerap sulit dijelaskan hanya melalui pendekatan rasional elektoral atau analisis kebijakan publik semata.
Ada dimensi simbolik yang kuat, bahkan dapat disebut sebagai mistika popularitas, yakni kondisi ketika hujatan, delegitimasi, dan serangan politik justru berbalik memperkuat daya lekat figur di mata masyarakat.
Dalam konteks politik Indonesia, kekuasaan memang tidak semata bekerja melalui institusi formal, melainkan juga melalui simbol, bahasa, dan imajinasi kolektif (Anderson, 1990; Geertz, 1980).
Gejala ini sudah terlihat sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Ia kerap dipersepsikan sebagai figur yang “terlalu sederhana”, tidak sesuai dengan citra elite politik nasional.
Namun, dalam kerangka symbolic power, kesederhanaan itu justru menjadi modal simbolik yang kuat karena beresonansi dengan pengalaman keseharian publik (Bourdieu, 1991).
Alih-alih melemahkan, stigma “orang biasa” justru mempertebal kesan autentik dan menghadirkan kontras tajam dengan elite politik lama yang dianggap berjarak dari rakyat.
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, dinamika tersebut semakin mengeras. Kritik, resistensi elite, dan serangan personal tidak menghentikan popularitasnya.
Jokowi mulai berfungsi bukan hanya sebagai kepala daerah, melainkan simbol perlawanan kultural terhadap politik status quo.
Dalam kerangka Weberian, fase ini menandai penguatan otoritas karismatik, di mana legitimasi tidak sepenuhnya bersumber dari jabatan, tetapi dari kepercayaan emosional masyarakat terhadap figur pemimpin (Weber, 1978).
Ketika menjabat Presiden selama dua periode, paradoks popularitas itu semakin jelas.
Polarisasi politik yang tajam, tudingan kelemahan kepemimpinan, hingga upaya delegitimasi berulang kali justru memperkuat persepsi Jokowi sebagai figur yang “diserang tetapi bertahan”.
Dalam psikologi politik massa, posisi sebagai target serangan elite sering kali membangun simpati yang lebih luas dibandingkan citra penguasa mapan (Aspinall & Mietzner, 2014).
Jokowi tampil sebagai presiden yang secara struktural kuat, tetapi secara simbolik tetap berada di posisi “yang dikeroyok”.
Penelitian Liddle dan Mujani (2018) menunjukkan bahwa daya tahan elektoral Jokowi tidak sepenuhnya ditentukan oleh keberhasilan kebijakan ekonomi atau pembangunan semata, melainkan oleh relasi emosional yang terus terpelihara dengan pemilih.
Kritik dan hujatan yang tidak diiringi narasi alternatif yang meyakinkan justru memperpanjang siklus popularitas tersebut. Dalam konteks ini, hujatan berfungsi sebagai mekanisme reproduksi simbol, bukan sebagai alat delegitimasi.
Menariknya, mistika popularitas Jokowi tidak serta-merta menghilang pasca-purna jabatan. Secara teoritis, mantan presiden biasanya mengalami penurunan pengaruh seiring hilangnya kekuasaan formal.
Namun pada Jokowi, narasi tentang dirinya tetap hidup dalam ruang publik. Setiap upaya mendekonstruksi warisannya justru mempertebal posisinya sebagai simbol politik, bukan sekadar mantan pejabat negara.
Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2019) yang menempatkan Jokowi sebagai representasi “politik harapan”, di mana figur lebih penting daripada struktur.
Pada tahap ini, Jokowi telah melampaui posisi administratif dan menjelma menjadi entitas simbolik dalam politik Indonesia. Popularitasnya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kebijakan atau jabatan, melainkan pada makna sosial yang dilekatkan publik kepadanya.
Selama kritik terus beredar tanpa mampu memutus ikatan emosional tersebut, selama itu pula mistika popularitas Jokowi akan tetap bertahan—sebagai paradoks politik Indonesia modern: makin dihujat, makin populer. (*)
*) Penulis adalah relawan PSI Jambi
