Pemkot Jambi Segera Buka Lelang Sembilan Jabatan Eselon II

IMCNews.ID, Jambi - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi segera akan membuka lelang jabatan untuk sembilan posisi jabatan eselon II yang sampai kini masih lowong.

Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jambi, Adi Kurniawan, mengatakan lelang jabatan itu telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Prosesnya sekarang sudah di BKN. Sesuai SOP mereka, paling lambat 5 hari akan keluar rekomendasi. Kami berharap semuanya dapat disetujui,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Jabatan yang akan dilelang yakni untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala BPBD, Kepala BKPSDMD, Kepala DPPKB, Kepala BPKAD, Sekretaris DPRD Kota Jambi, Kepala Satpol PP, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Ia menjelaskan, seluruh dokumen persyaratan akan diinput secara online melalui portal ASN Karir.

“Sistemnya masih menunggu rekomendasi dari BKN. Begitu disetujui, pendaftaran bisa langsung diakses,” ungkapnya.

BKPSDM juga telah menyusun jadwal pelaksanaan lelang jabatan. Seleksi direncanakan dibuka mulai 6 November 2025, dan berlangsung selama 14 hari kalender.

“Paling lambat tanggal 10 November, untuk satu jabatan eselon II, minimal ada empat calon yang mendaftar. Jika kurang dari itu, pendaftaran akan diperpanjang 7 hari,” jelasnya.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan selama proses berlangsung, Pemkot Jambi telah menunjuk sejumlah pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Mereka antara lain: Jailani – Plt Kepala Dinas Pendidikan; Fahmi – Plt Kepala Dinas Kesehatan; Doni Sumatriadi – Plt Kepala sekaligus Sekretaris BPBD; Pahlewi – Plt Kepala BKPSDMD; Mulyadi – Plt Kepala DPPKB; Poppy Nurul Isnaini – Plt Kepala sekaligus Sekretaris BPKAD; Edi Fahrizal – Plt Sekretaris DPRD Kota Jambi; Beni Handoko – Plt Kasat Pol PP; dan Yunius – Plt Kepala Dinas Perkim.

Sebelumnya, Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan bahwa penunjukan Plt ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

“Kita ingin roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan. Sambil menunggu proses seleksi pejabat definitif,” kata Maulana. (*)