Diduga Terpapar Radikalisme, Dua Panti Sosial di Kota Jambi Ditutup

IMCNews.ID, Jambi - Dua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti sosial di Kota Jambi ditutup oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi lantaran diduga terafiliasi dengan paham Negara Islam Indonesia (NII).

Menurut Wali Kota Jambi, Maulana, Pemkot Jambi telah menganalisis dan mendapatkan laporan dari Densus 88 berkaitan dengan yayasan yang berafiliasi dengan organisasi terlarang.

"Sekarang sudah diproses, dua di antaranya ditutup karena tidak terdaftar dan ada administrasi yang tidak terpenuhi," katanya.

Maulana meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan keabsahan dan perizinan lembaga ketika ingin bersedekah atau memberikan bantuan.

"Nanti akan lepas dari baiat, kembali ke masyarakat," katanya.

Dua LKS yang dihentikan operasionalnya adalah LKS Pundi Amal Bhakti Negeri dan LKS Amal Barokah.

Tindakan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi bersama tim terpadu yang terdiri dari unsur Densus 88, Kepolisian, TNI, Satpol PP, Kesbangpolinmas, serta instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan penghentian dilakukan melalui penyerahan surat pemberhentian operasional.

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati mengatakan panti atau LKS adalah lembaga terpercaya untuk menyalurkan zakat, donasi, dan bantuan sosial lainnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Makanya tak boleh panti melakukan penyelewengan, termasuk penyusupan paham radikal di dalamnya.

Dia mengingatkan agar masyarakat semakin waspada dan selektif dalam memilih lembaga sosial yang akan diberi amanah bantuan.

“Jangan sampai niat baik berdonasi justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang menyesatkan,” tegasnya.

Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa pencegahan terhadap radikalisme tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan hukum semata, melainkan juga melalui edukasi, pengawasan ketat, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Karena itu, ke depan, Pemkot Jambi akan memperketat proses verifikasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang penghimpunan dana publik. (*)