IMCNews.ID, Muara Sabak - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH meninjau logistik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dalam rangka memantau persiapan Pemerintah Daerah ataupun KPU, Bawaslu, serta unsur forkopimda dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan datang, Kamis (14/11/2024).
Dalam peninjauan tersebut, Pjs. Gubernur Sudirman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyatakan siap untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di tanggal 27 November nanti.
"Kami meninjau kesiapan logistik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah semua persiapan surat suara Pilgub dan Pilbup sudah selesai dan akan segera didistribusikan," kata Pjs Gubernur Sudirman.
Pada kesempatan tersebut Pjs Gubernur Sudirman meminta kepada TNI dan Polri untuk tetap mengawal pendistribusian logistik ke TPS-TPS, mengingat pendistribusian ini akan melalui Kantor Pos.
"Pengiriman surat suara ini harus mendapatkan pengawalan dari TNI dan Polri, karena untuk memastikan dokumen negara ini selamat sampai tujuan," jelasnya.
Sebelumnya, Pjs Gubernur Sudirman juga melakukan Rapat Koordinasi Pemantauan Kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dalam rapat tersebut dirinya menyampaikan bahwa Kabupaten Tanjabtim siap dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024 di tanggal 27 November nanti.
"Secara umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, KPU, Bawaslu, Aparat Keamanan menyatakan sudah siap merealisasikan Pilkada Serentak tahun 2024," ujarnya. (*)
Satgas Kerahkan Waterbombing dan Alat Berat Atasi Karhutla Tahura Orang Kayo Hitam
Soal Anggaran, Al Haris Ingatkan OPD Untuk Fokus, Efektif, Efisien dan Berdampak
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang Sampai Akhir Tahun
Jarak Pandang Minim, Sejumlah Penerbangan Menuju Bandara Jambi Tertunda
Pemprov Jambi Gandeng LAN RI Cetak Aparatur Berkualitas hingga Tingkat Desa
Bakal Ada Tambahan 1 Juta Sambungan Gas Rumah Tangga, Langkah Kurangi Gas 3 Kg
Cari Solusi Penyelesaian Perambahan Kawasan Hutan, Komisi II Konsultasi ke Kementerian Kehutanan