IMCNews.id – Ini kabar gembira bagi tenaga honorer. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah tenag honorer yang harus tuntas pada akhir Desember 2024 tanpa PHK Massal.
Komitmen ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri PANRB No. 648/2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Jabatan Fungsional. Dalam aturan ini, honorer boleh diangkat menjadi PPPK melalui seleksi.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah menyiapkan 80% kuota PPPK di dalam CASN 2023 khusus bagi eks THK-2 dan non-ASN.
"Telah disiapkan kuota 80 persen untuk formasi khusus bagi eks THK-2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, dan kuota 20 persen bagi formasi umum di mana kelulusannya berdasarkan Nilai Ambang Batas dan peringkat terbaik," jelas Menteri Anas dilansir dari cnbcindonesia.com.
Artinya, lanjut Anas, pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar masuk ke PPPK.
Anas mengungkapkan hasil pendataan tenaga non-ASN berjumlah 2,3 juta pegawai yang terbagi menjadi 325.517 pada instansi pusat dan 2,02 juta di instansi daerah.
Dari jumlah tersebut, sebagian sudah masuk menjadi ASN dari seleksi yang dilakukan dari tahun ke tahun. ‘’Kami proyeksi sisa tenaga non-ASN pada tahun 2024 sebanyak 1,6 juta," katanya.
Menurut dia, pihaknya bersama DPR terus mematangkan solusi penataan sisa tenaga honorer ini sesuai amanat UU ASN yang baru.
Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II DPR RI akan mengawal agar Kementerian PANRB dan BKN memiliki jadwal dan mekanisme penataan honorer yang jelas.
DPR kata dia, juga akan memastikan pemerintah memberikan berbagai kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer, baik dalam mekanisme penerimaan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.(*)
Polri Telusuri Orang yang Perintah Listyo Sigit Sadap Prabowo
Polri Usut Dugaan Makar yang Seret Listyo Sigit Cs, Kapolri: Unsurnya Masih Didalami
Kabar Gibran Mundur Mengemuka, DPR Gelar Paripurna Bahas HMP dan Panggil Kapolri Hari Ini
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Gibran
Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Apa yang Terjadi di Istana?
Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Masuk DPR, Puan Siapkan Langkah Lanjutan
Disetujui jadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Diminta Jaga Netralitas di Pemilu 2024