Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Terbentuknya KDEKS di Jambi

IMCNews.ID, Jambi - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin bersama istri Wurry Ma’ruf Amin menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (4/5/2023).

Menurut dia, di tengah perlambatan ekonomi global, patut disyukuri nilai transaksi ekonomi syariah tetap tumbuh karena permintaan negara tetap kuat. Penguatan umat islam dunia untuk hidup halal tercatat juga tumbuh naik.  

Untuk itu perlu konsisten mendorong agar perekonomian di tanah air tetap tumbuh, dimana salah satu langkah perkembangan ekonomi yaitu dengan membentuk KDEKS.

"Pembentukan KDEKS bagi pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus mengakselerasi pengembangan sesuai keberagaman potensi tiap-tiap daerah, selain jadi ujung tombak ditingkat lokal namun sinergi dan kolaborasi antar kepentingan dipusat dan di daerah. Oleh itu saya mengapresiasi atas tebentuknya KDEKS di Jambi,” kata Wapres dalam sambutannya.

Menurut Ma’ruf, jumlah penduduk Jambi yang sekitar 99.76 persennya beragam islam, memiliki 4.200 masjid dan 300 pesantren tersebar di Jambi menjadi modal dan potensi provinsi Jambi. “Terlebih budaya melayu Jambi juga sangat kental dengan adat istiadat dan keseharian islami sejatinya adalah potret hiduo halal yang dapat dikembangkan tanpa mengurangi nilai adatnya," katanya.

Ma’ruf Amin menegaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak cukup secara parsial. Tapi menyeluruh pada sektor halal dan dana sosial syariah, bisnis dan ekosistem infrastruktur syariah. 

Untuk itu dia berharap KDEKS bisa mendorongnya. Sehingga tidak hanya memberi kamaslahatan masyarakat, tapi bisa signifikan terhadap perekonomian global.

“Untuk produk halal, saya minta percepatan sertifikat halal pada UMKM dapat menjadi fokus. Jambi kaya SDA sehingga perlu hilirisasi produk halal. Kemudian, di bidang jasa keuangan syariah perlu peningkatan literasi dan kemudahan akses masyarakat serta acuan variasi produk perbankan syariah,” lanjutnya.

Ma’ruf mengatakan, untuk bidang pengembangan dana sosial syariah, selain mendorong waqaf uang dan produktif, KDEKS bisa memanfaatkan potensi zakat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil. “Untuk bidang bisnis dan kewiraushaan syariah, saya mengapresiasi terselenggaranya semarak expo Jambi atau serambi tahun 2022. Sehingga agar kontinue menggandeng lebih banyak pelaku usaha UMKM dan koperasi pesantren, ” kata Wapres.

Ma’ruf juga sangat mengapresiasi Bank Indonesia (BI) dan seluruh kantor perwakilan yang giat dan konsisten terhadap pesantren sebagai pusat ekonomi masyarakat melalui HEBITREN. Termasuk di Jambi. 

“Terakhir saya mencatat pentingnya pengenalan syariah lewat kurikulum pendidikan. KDEKS Jambi dapat langsung bekerja untuk mengakselerasi program kerja strategis secara masif, efektif dan kesinambungan. Untuk itu dengan memasukkan tema ekonomi keuangan syariah dalam RPJMD Jambi, Saya apresiasi pemda dan pemangku daerah atas sinergi dan kontribusi membangun Jambi dan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita menjadi produsen halal terkemuka dunia, ” terang RI 2 ini.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan dirinya sangat mendukung berkembang dan bertumbuhnya ekonomi Syariah di Provinsi Jambi.  

“Kami yakin kedatangan Bapak Wakil Presiden dan Ibu memberikan manfaat besar bagi Provinsi Jambi. Terutama bagi masyarakat Provinsi Jambi,’’ katanya usai Pengukuhan (KDEKS) Provinsi Jambi.

Al Haris juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung mendukung program pusat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

“Berdasarkan Data BPS Tahun 2023, Penduduk Provinsi Jambi paling banyak menganut agama Islam, yaitu sebanyak 3.463.577 orang, atau sebanyak 95,08 persen. Mayoritas masyarakat yang beragama Islam ini merupakan salah satu keunggulan komparatif Provinsi Jambi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,’’ katanya. 

Selain itu, keberadaan pondok pesantren dan madrasah yang ada di Provinsi Jambi dapat semakin mendukung pengembangan ekonomi syariah. Karena dalam berbagai kegiatan ekonomi dan produk-produk syariah lekat dengan kehidupan pesantren.

Al Haris mengharapkan kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan dapat semakin meningkatkan potensi pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi sebagai lokomotif perkembangan perekonomian syariah, demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera, lahir dan batin, adil dan merata. 

Setelah menyaksikan Pengukuhan KDEKS Provinsi Jambi, Ma`ruf Amin menyerahkan bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Jambi. Penyerahan bantuan ini merupakan program unggulan yang digulirkan BAZNAS bersama Kementerian PUPR tahun 2023. 

Dalam program ini, rumah para penerima manfaat yang dalam kondisi tidak layak akan direnovasi untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Dalam kesempatan kali ini, bantuan Rutilahu diberikan kepada 30 orang tidak mampu. Masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp 30 juta.

Ma’ruf juga menyambut baik program Rutilahu. Menurutnya, ini merupakan wujud nyata pemerintah melalui kementerian dan lembaga hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Dia berharap program pembangunan bisa dinikmati segenap bangsa Indonesia.

"Rumah yang layak huni dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Itulah yang menjadi tujuan dalam program ini. Dengan memperbaiki kondisi rumah mustahik, maka akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan kondisi yang lebih sehat dan nyaman," jelasnya.

Wapres juga berharap, program ini akan terus bergulir di berbagai daerah di Indonesia, agar semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari dana zakat yang disalurkan.

"Dengan kolaborasi yang telah terjalin baik, saya yakin program ini akan sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan," tambahnya.

Ketua BAZNAS, Noor Achmad, menyebutkan program Rutilahu menjadi bentuk komitmen BAZNAS, PUPR, dan para muzaki yang menunaikan zakatnya, dalam membantu para mustahik yang membutuhkan bantuan. 

"Ini juga merupakan mandat undang-undang dalam membantu peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Itulah yang menjadi salah satu visi BAZNAS, sebagai lembaga utama menyejahterakan umat," jelasnya.

Selain itu, Program Rutilahu juga sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

"Dengan tersebarnya program rumah layak huni secara merata, diharapkan dapat meningkatkan syiar zakat dalam menanggulangi kemiskinan khususnya dalam peningkatan kualitas tempat tinggal mustahik," pungkasnya. (*)