IMCNews.ID, Kerinci- Sebagai salah satu daerah rawan bencana, ternyata Kabupaten Kerinci sudah 10 tahun tak pernah mendapatkan bantuan dana tanggap darurat dari pemerintah pusat.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Kerinci, Dedi Andrizal, mengakui kabupaten Kerinci sudah hampir 10 tahun tidak pernah mendapatkan anggaran tanggap darurat dari pemerintah pusat.
"Salah satu penyebab yang saya dapat dari Kalak sebelumnya, kita tidak pernah mendapatkan dana tanggap darurat dari pusat, banyaknya gangguan, sehingga membuat Pemerintah Pusat berat untuk mengucurkan dana ke Kerinci," ujarnya.
Jika mengandalkan APBD kabupaten Kerinci, menurutnya tidak cukup untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat dampak dari bencana.
"Kalau anggaran tanggap darurat kita kabupaten hanya dapat paket PL, tidak bisa tender," jelasnya.
Namun, Beberapa waktu lalu lanjutnya, pihaknya bersama Bupati Kerinci, menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana di Jakarta.
Dari hasil Rakornas tersebut bagi daerah yang ingin mendapatkan anggaran pusat untuk penanggulangan bencana daerah harus anggarkan dana tanggap darurat minimal Rp2 milyar.
"Kalau Rp 2 M, harus dianggarkan daerah, kemungkinan akan sulit Kerinci untuk mendapatkan anggaran dari pusat, karena informasi yang saya dengar kabupaten Kerinci hanya menganggarkan Rp 500 juta. Tapi untuk lebih jelasnya ditanya langsung dengan BPKAD, karena kami hanya mengajukan, anggaranya di BPKAD," tandasnya. (*)
Berulang Kali Ingkar Janji, Oknum Kadus Dilaporkan Atas Dugaan Penggelapan Emas
Gubernur Al Haris Lepas Tim DBL Jambi, Siap Harumkan Nama Daerah di Ajang Nasional
Sekda Provinsi Sudirman Ditetapkan Sebagai Komisaris Utama Bank Jambi Dalam RUPS-LB
Polda Jambi Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Anggota Dalam Kasus Rudapaksa
9 Tahun Tak Tersentuh, Kondisi Jalan Dikeluhkan Warga Ladang Panjang