IMCNews.ID, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Hardjono menegaskan bahwa Program Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) harus bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi Indonesia hingga berkelas dunia, seperti keinginan Presiden Joko Widodo.
Menurut Agung Hardjono, dengan adanya dana abadi, perguruan tinggi akan memiliki kemandirian finansial dan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan untuk membiaya program-programnya.
"Mulai dari peningkatan kualitas SDM, biaya pegawai non-PNS, peningkatan kualitas sarana pembelajaran dan penelitian, hingga program riset dan inovasi," kata Agung dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (29/6).
Pada tahap awal, kata Agung, perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) akan menerima dana alokasi dasar sebesar Rp6 miliar sebagai investasi dan dorongan untuk menggalang dana dari swasta dan alumni setiap tahunnya.
Selanjutnya, PTNBH hanya akan menerima insentif berdasarkan peningkatan jumlah dana pokok dan pengelolaan investasi dari dana abadi.
Kemendikbudristek dan LPDP, kata dia, akan melakukan pemadanan terhadap peningkatan dana abadi berupa dana pokok maupun investasi yang berhasil digalang.
"Jadi, ke depan PTNBH harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal," katanya.
Agung optimistis, melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, PTNBH dapat mengejar ketertinggalan dalam pendanaan di perguruan tinggi, sebagaimana beberapa perguruan tinggi di luar negeri melakukannya.
Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan lembaga pengelolaan dana pendidikan (LPDP) meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-21, yakni DAPT pada hari Senin (27/6).
Alokasi pendanaan program DAPT terbagi dalam tiga periode. Periode pertama pada tanggal 2 Juni—31 Desember 2022 sebesar Rp445 miliar, periode kedua 1 Januari—31 Desember 2023 dengan total dana Rp350 miliar, dan periode ketiga 1 Januari—31 Desember 2024 sebesar Rp500 miliar. (IMC02/ant)
Solar Disebut Cukup, Antrean Tetap Mengular: Kapolda Jambi Bidik Penyimpangan Distribusi JAMBI – An
Eko Hadi Dipecat dari Polri, Menyesal Lakukan Penyadapan Ilegal, Banding atas Putusan Sidang Etik
Bos Emas di Tebo Tewas Misterius, Ditemukan Bersimbah Darah dan Sejumlah Barang Hilang
KPK Akui Satu Kasus Bocor, Dugaan Penyadapan Listyo Sigit Jadi Sorotan
Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar!
Investasi Jambi Masih Kurang Rp9 Triliun, Pemprov Berpacu Kejar Target
DPR: Perlu Kajian Komprehensif Terkait Usulan Ganja Untuk Medis