IMCNews.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Pembukaan UUD 1945 yang memuat lima sila dasar negara yang dikenal dengan Pancasila adalah kesepakatan luhur bangsa Indonesia.
Mahfud menyampaikan hal itu, di Jakarta, Rabu, menanggapi Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022.
Menurutnya, 77 tahun yang lalu, pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato di Sidang BPUPK tentang dasar negara yang diusulkan, yakni Pancasila. Tanggal 22 Juni 1945 Bung Karno memimpin Tim 9 yang mengolah usulnya menjadi Mukadimah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta.
"Setelah melakukan perbaikan dengan kesepakatan baru pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menyepakati Mukadimah menjadi Pembukaan UUD 1945 yang memuat lima sila dasar negara yang isinya adalah Pancasila yang kita sepakati sekarang ini sebagai 'mietsaqon gholidza' atau kesepakatan luhur," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya.
Pada 1 Juni 1945, katanya, Bung Karno menyampaikan Pancasila dan substansinya, meski belum dapat diterima saat itu.
"Jadi semuanya ada peran besar Bung Karno, jangan dipertentangkan seakan-akan Bung Karno anti-Piagam Jakarta karena Piagam Jakarta yang membuat Bung Karno," papar Mahfud.
Mahfud menekankan bahwa Pancasila adalah bukti kesepakatan luhur (mietsaqon gholiedza) yang menjadikan Indonesia sebagai "dar al mietsaq" atau "dar al ahdi" atau negara dengan kesepakatan dalam perjanjian kolektif.
"Dengan Pancasila, Kita bersatu dalam titik temu (kalimatun sawa), bersatu dalam keberagaman," tegas Mahfud. (IMC02/ant)
Eko Hadi Dipecat dari Polri, Menyesal Lakukan Penyadapan Ilegal, Banding atas Putusan Sidang Etik
Investasi Jambi Masih Kurang Rp9 Triliun, Pemprov Berpacu Kejar Target
Jambi Pertama di Sumbagsel Tata Sumur Minyak Rakyat, Produksi Masuk Jalur Resmi Pertamina
Dakwaan Bongkar Aliran Rp600 Juta Kasus Penipuan Masuk Polri, Hakim Tolak Eksepsi Daffa
Empat Polisi Terjaring Razia, Propam Polda Jambi Sisir Sejumlah Tempat Hiburan Malam
Kementerian PUPR Sepakati Belanja Produk Dalam Negeri Rp778 Miliar