Wacana Penundaan Pemilu Serentak, Petahana Bisa Kehilangan Gelanggang

IMCNews.ID, Jambi - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang terus bergulir di tingkat nasional menjadi kabar buruk untuk calon petahana. Salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada serentak adalah Kota Jambi. 

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota saat ini yang habis di 2023. Lalu bagaimana jika penundaan Pemilu ini direalisasikan para elit politik di tingkat pusat, dari 2024 menjadi 2026. 

Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli mengatakan, penundaan ini akan berdampak buruk dan merugikan sang petahana. 

"Petahana tentunya adalah Pak Maulana yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Jambi," ujarnya. 

Menurut Hadi, dengan begitu lamanya penundaan Pilkada, masyarakat bisa saja 'melupakan' apa yang sudah dilakukan petahana selama menjabat. 

Ditambah lagi, jika pejabat sementara Walikota yang ditunjuk Gubernur Jambi kepemimpinanya lebih bagus dan lebih baik.  

"Seperti lebih intens turun ke masyarakat, lebih sering memberikan bantuan-bantuan langsung, maka masyarakat bisa lupa dengan petahananya. Apalagi Pjs (pejabat sementara) menjabat selama 4 tahun," ujarnya. 

Peniliti Indobarometer ini mengibaratkan petahana akan kehilangan gelanggang politiknya. Jika memang Pemilu 2024 ini ditunda. 

"Dan petahanan harus memulai semuanya dari nol lagi," jelasnya. 

Namun, lanjut Hadi, beda halnya jika Pemilu serentak 2024 berlangsung, maka petahana akan sangat diuntungkan. 

"Walaupun habis masa jabatan di 2023 dan Pemilunya berlangsung 2024. Artinya ada jarak waktu 1 tahun. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Malah menguntungkan petahana. Karena waktu yang relatif tidak begitu lama ini, petahana bisa menambah daya kekuatan politiknya," pungkasnya. 

Untuk diketahui, Wacana penundaan Pemilu 2024 berhembus baru-baru ini. Usulan datang dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskansar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. 

Sebagian besar partai di parlemen sudah menegaskan posisinya dalam wacana penundaan ini. Selain PKB dan PAN, partai koalisi pemerintah yang ikut setuju dengan wacana ini adalah Partai Golkar. Hal itu disampaikan oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. 

Artinya, ketiga partai pendukung wacana ini berkekuatan 187 kursi di parlemen. Rinciannya, Golkar memiliki 85 kursi, PKB dengan 58 kursi, dan PAN 44 kursi.

Sedangkan, kelompok koalisi yang menolak adalah PDIP dengan 128 kursi, Gerindra 78 kursi, dan NasDem sebanyak 59 kursi. Kelompok oposisi pun ikut menolak wacana penundaan ini, yakni Demokrat dengan 54 kursi dan PKS sebanyak 50 kursi.

Secara kumulatif, sebanyak 369 kursi di parlemen menolak rencana penundaan pemilu 2024. Parpol yang menolak wacana ini secara umum beralasan akan mematuhi konstitusi dan kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR.

Meski demikian, masih terdapat satu partai yang masih belum menunjukkan posisinya secara gambling. Yaitu PPP yang memiliki 19 kursi di parlemen. Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR, disepakati Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari. (IMC01)