Pemerintah Harus Serius Dalam Harga Kedelai, Tahu Tempe Lekat dengan Rakyat

IMCNews.ID, Jakarta  - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah untuk serius terhadap kemandirian pangan, salah satunya kedelai yang saat ini harganya naik.

"Saya kira pemerintah harus serius soal kemandirian komoditas kedelai ini dan menjaga 'iron stock' untuk menjamin 'supply'. Hal ini sangat beralasan karena tahu dan tempe telah menjadi bagian melekat dari kehidupan rakyat. Tanpa adanya tahu dan tempe, rasanya ada yang kurang dari masakan yang tersaji. Inilah fakta yang mesti diperhatikan betul-betul oleh pemerintah," kata Syarif dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (19/2).

Menurut dia, kedelai yang merupakan bahan dasar tahu dan tempe mengandalkan impor, sehingga harga kedelai ini sangat bergantung pada dinamika pasar global.

"Inilah yang membuat harganya sangat fluktuatif dan mempengaruhi perajin tahu dan tempe di Indonesia. Pemerintah harusnya punya mitigasi dan strategi yang tepat menyikapi hal ini," kata Syarief.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengungkapkan bahwa mayoritas perajin tahu dan tempe adalah pelaku UMKM.

Sehingga, ketika harga bahan baku kedelai ini naik, maka akan sangat mempengaruhi kemampuan dan skala produksinya. Bahkan tidak jarang kenaikan bahan baku ini membuat banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan.

Oleh karena itu, dia menekankan agar pemerintah tidak saja terpaku pada impor semata.

Kenaikan harga kedelai yang sekarang terjadi disebabkan tingginya permintaan dari China sebagai konsumen kedelai terbesar di dunia, sementara pasokan dari produsen kedelai terbesar yakni AS dan Brasil terjadi kelangkaan karena kegagalan panen. 

"Jadi, kita tidak bisa berharap dari dinamika pasar global yang juga sangat fluktuatif. Jika kita hanya berharap dari impor semata, maka kita tidak bisa memberi kepastian terhadap kelanjutan produksi perajin tahu dan tempe. Jika harga di pasaran global naik, imbasnya harga tahun dan tempe juga naik. Karena kenaikan ini, kelanjutan berusaha pelaku UMKM menjadi terancam, serta konsumen juga merugi. Jadi, langkah paling mungkin menjamin kepastian ini adalah kemandirian pangan, atau substitusi komoditas kedelai," jelas Syarief. (IMC02/ant)