Seribuan Truk Batu Bara Bakal Kepung Komplek Perkantoran Gubernur Jambi Hari Ini

IMCNews.ID, Jambi - Kurang lebih seribuan truk batu bara diprediksi bakal memadati komplek perkantoran Gubernur Jambi, dalam aksi yang digelar, Senin (13/12/2021). 

Para sopir angkutan batu bara yang melakukan aksi ini tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkutan Batu bara (Asaba). 

Aksi tersebut merespon Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: 1448/SE./DISHUB-3.1/XII/2021 Tentang Penggunaan Jalan Publik Untuk Angkutan Batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. 

Koordinator aksi, Darmawi mengatakan, kedatangan massa di titik aksi tak dapat diprediksi. Sebab, para sopir yang tergabung dalam Asaba akan datang ke lokasi secara berkesinambungan. 

"Untuk massa saya tidak bisa prediksi akan datang jam berapa. Yang jelas besok sudah hadir di kantor gubernur secepat mungkin. Kalau perlu sebelum ayam bangun kita sudah disana," tegasnya. 

Kata dia, armada dari Bungo, Tebo, Sarolangun dan Bangko akan bertemu di Batanghari. Kemudian, menyusul armada dari Muaro Jambi dan Kota Jambi. 

"Kalau serentak saya tidak jamin serentak. Tapi yang jelas massa tetap masuk," katanya. 

Dia mengatakan, aksi kali ini bisa saja lebih besar dari aksi pada awal 2013 lalu saat perda soal angkutan batubara disahkan. 

"Kita akan menduduki perkantoran sampai tuntutan kita dikabulkan," ungkapnya. 

Yang jelas, kata dia, soal massa tak dapat diprediksi jumlah pastinya. "Untuk massa saya tak bisa mengurangi walau ada permintaan agar jangan sebanyak itu. Sebab, massa ini keinginan mereka sendiri, karena ini urusan perut. Saya prediksi 10 ribu bahkan mungkin bisa lebih. Sebab bukan sopir saja, yang terimbas seperti tempel ban, pedagang, bengkel bahkan sampai tukang terpal muat sampai bongkar akan ikut aksi ini," kata dia. 

Para sopir nantinya akan menyampaikan orasi dan tuntutan mereka terhadap Gubernur Jambi terkait dengan Surat Edaran Gubernur. 

"Ini aksi damai, tentu uneg-uneg akan disampaikan. Tanggapan gubernur harus juga disampaikan di muka umum, artinya besok kita minta gubernur yang langsung menjawab. Harus ada timbal baliknya lah, pak gubernur 2024 mau maju masih butuh suara kita," ujarnya. 

"Yang jelas dalam aksi besok tidak menutup kemungkinan akan ada armada lain, sebab kop SE itu kan mencakup CPO, cangkang, karnel, batu bara, pinang. Bisa jadi mereka juga akan turun. Kalau SE itu jadi perda kan tentu mereka juga akan menikmatinya nanti," sebutnya. 

Darmawi mengatakan, jika surat edaran tak dicabut, mereka meminta agar dilakukan revisi. 

"Tuntutan kita tidak banyak, kalau SE tak mau dicabut artinya gubernur mau menyengsarakan masyarakat. Intinya kita minta dicabut atau direvisi. Kalau memang diterapkan tonase 8 ton, ya tambah ongkos, agar kita punya penghasilan. Kalau ongkos mentok karena perusahaan tidak bisa juga menaikkan karena mereka ada perincian untung ruginya, ya tambah tonase muatan," katanya. 

"Kemudian singkronkan jembatan timbang terpadu, karena mereka (Pemprov Jambi, red) buka timbangan terpadu. Jangan dari tambang sudah ditimbang kami bawa 8 ton, sampai timbangan terpadu mereka rupanya muatan kita berlebih jadi 8,5 ton, terus kami kena tilang. Terus pas mau bongkar di stokpile tinggal 7,8, kami kena klaim. Bagaimana lagi anak bini kami mau makan. Kemudian jam operasional juga tolong direvisi. Sebab bukan mengurai kemacetan tapi membuat kemacetan," pungkasnya. 

Sementara itu, Dirlantas Polda Jambi, Heru Sutopo belum bisa dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya rekayasa lalu lintas di seputaran kantor gubernur Jambi. Nomor ponsel yang biasa digunakan bernada tidak aktif. Pesan singkat yang dikirimkan juga belum mendapat balasan. 

Rekayasa lalu lintas harus dilakukan mengingat, jika memang ada seribuan truk memadati perkantoran gubernur, tentu lalu lintas di lokasi akan lumpuh. (IMC01)