IMCNews.ID, Jakarta - Indonesia bisa saja menyetop penggunaan batu bara pada 2035. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penyerapan itu lebih cepat dari kesepakatan.
Namun dia menegaskan, rencana itu baru bisa terealisasi asalkan negara-negara adidaya memberikan pendanaan untuk Indonesia.
Kata dia, dana tersebut dibutuhkan untuk membangun pembangkit energi listrik energi baru dan terbarukan (EBT) menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara.
"Ya bisa, mau tahun 2035 pun boleh, asal kau (negara adidaya) kasih uang," kata Luhut dilansir dari CNN Indonesia.
Untuk dapat beralih ke energi terbarukan, terlebih dulu membangun sumber energi pengganti. Hal ini dilakukan supaya Indonesia tidak mengalami krisis energi, seperti Inggris dan China.
"Nah kita punya program, mau 2040 pun itu nanti tidak ada batu bara lagi silakan. Tapi kau kasih uangnya untuk kami early retirement supaya kami bisa bangun tadi geothermalnya, hydro powernya, solar panel, dan seterusnya," terang Luhut.
Ia melanjutkan jika negara maju tidak mau memberikan bantuan, maka Pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa.
Di sisi lain, Luhut menolak Indonesia menanggung upaya perbaikan alam ini sendirian. Sebab, alam ini rusak bukan hanya karena ulah tangan penduduk atau Pemerintah Indonesia. Melainkan juga karena negara-negara maju.
"Nggak bisa dong mau kita karena kan kerusakan alam ini bukan hanya karena kita, karena kalian malah," ujar Luhut.
Luhut mengungkap, dalam pertemuannya dengan Utusan Khusus Perubahan Iklim Amerika Serikat (AS) John Kerry di Washington, dia sudah setuju akan membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan 5,5 giga watt dengan nominal sekitar US$25 miliar.
Luhut dan John Kerry pun sepakat akan menandatangani kesepakatan itu di Glasgow. Namun sayang, John Kerry membatalkan kesepakatan itu.
"Eh mau tanda tangan mereka mundur, kita tunda dulu lah sampai Januari karena masih masalah dana. Jadi kita lebih siap loh," jelasnya. (*)
Gubernur Al Haris: Tidak Boleh Ada Ruang untuk Narkoba di Jambi
Prabowo Targetkan Nilai Tukar Rupiah di Kisaran Rp16.800 Hingga 17.500
PSM Resmi Dikukuhkan di Jambi, Gubernur Al Haris Dorong Pembinaan dan Event Kejuaraan
Tiga Awak KM TS Daya Niaso Tewas Keracunan Gas Saat Perbaikan di Pinggiran Sungai Batanghari
Airlangga Sebut Indonesia Bertekad Jadi Penentu Harga CPO Global