Studi Banding Ratusan Kades di Tebo Disoal

IMCNews.ID, Tebo - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tebo tetap melaksanakan studi banding meski kegiatan itu telah menjadi sorotan.

Setidaknya, ada 180 kades di Tebo yang berangkat studi banding yang direncanakan ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Buka  hanya kades, yang berangkat studi banding termasuk juga Anggota Badan Permusawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa.

Namun, bukannya sampai di tempat tujuan, Lombok, mereka malah terbengkalai di Jakarta. Diduga hal itu akibat terkendala masalah penerbangan.

BACA JUGA : Suasana Pelaksanaan PTM Hari Pertama di Kota Jambi

Akhirnya, mereka mengalihkan kegiatan di Jakarta dan Bandung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo, Nafri Junaidi, Senin (04/10/2021) menegaskan bahwa studi banding ke Pulau Lombok bukan pihaknya.

Menurut dia, kegiatan itu diselenggarkan oleh APDESI Kabupaten Tebo yang berkoordinasi dengan APDESI Pusat.

"Sepenuhnya kegiatan itu diselenggarakan oleh APDESI yang bekerjasama dengan APDESI Pusat," katanya.

Dia menegaskan, bahwa dia tidak memiliki wewenang memberikan izin atau tidak terkait kegiatan itu. Walaupun demikian, pihaknya tetap melakukan koordinasi.

Nafri juga menepis adanya dugaan pembiaran. Menurut dia, pihaknya tidak bisa melakukan pelarangan, jika kegiatan itu sesuai aturan dan pelaksanaannya juga menerapkan protokol kesehatan.

"Kita tidak bisa melarang, karena anggaran dari mereka sendiri. Kita hanya sebatas koodinasi saja, karena bukan kita yang melaksaksanakannya," jelasnya

Soal anggaran, Nafri mengatakan, informasi yang dia peroleh, anggaran pelaksanaan kegaiatan studi banding ke Pulau lombok tersebut dianggarkan dari dana desa sejak jauh-jauh hari. Satu orang dianggarkan Rp 10 juta.

"Satu orang katanya sekitar Rp 10 juta. Informasi yang saya peroleh seperti itu. Kalikan saja berapa orang yang berangkat," katanya.

Nafri juga menjelaskan kondisi terkini rombongan itu terpaksa menggelar acara di Jakarta dan Bandung. Awalnya, kata dia, rombongan dijadwalkan ke Lombok. Namun, karena masalah penerbangan, akhirnya dibatalkan. Sehingga diganti dengan workshop di Jakarta dan studi Bandung dialihkan ke Jawa Barat. "Pas nak balek juga ado kendala pesawat, jadi hari ini cuma setengahnyo bae yang bisa terbang. Sisonya mungkin besok atau pakai transportasi darat,’’ katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Tebo, Syamsurizal menyayangkan kejadian ini. Pada saat rapat Komisi 1 dengan Dinas PMD tiga bulan lalu, dewan sudah meminta kegiatan itu ditunda.

Namun kenyataanya, setelah masa PPKM dibuka, kegiatan tetap dilaksanakan dengan mengganti lokusnya.

"Kita sudah minta dipending tiga bulan yang lalu. Namun setelah PPKM dibuka, bubar acaranya, malah biso berganti dengan lokus yang lain. Artinya mereka tidak berorientasi dengan output," kata politisi yang biasa dipanggil Iday ini.

Menurut Iday, kegiatan tersebut tentunya dilaksanakan atas izin Dinas PMD Tebo. Sedangkn APDESI hanyalah tameng saja, agar tidak terkesan kegiatan itu dikoordinir Dinas PMD.

Oleh sebab itu, DPRD Tebo akan memanggil Dinas PMD Tebo untuk memberikan keterangan terkait carut marutnya kegiatan studi banding para kepala desa tersebut.

" APDESI itu cuma tameng bae. Saya dapat undangannya, EO yang melaksanakannya. Karena PMD takut diserang pihak luar, makanya digunakan APDESI. Kita tahulah. Yang jelas tanggal 12 ini mereka akan kita panggil," tegas Iday. (*/IMC01)