Kemenaker Mulai Bangun BLK Komunitas Tahap 1 Tahun 2021

IMCNews.ID, Pasuruan - Kementerian Ketenagakerjaan mulai membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahap I Tahun 2021 menyusul telah ditandatanganinya perjanjian kerja bersama antara Kemenaker dengan lembaga penerima bantuan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Jumat mengatakan, salah satu langkah konkrit Kemenaker dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia adalah mendirikan BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Pendirian BLK Komunitas ini sebagai upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja agar dapat diakses oleh masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja yang ada," katanya saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja bersama antara Kemenaker dengan lembaga penerima bantuan di Pasuruan, Jawa Timur.

Ia menjelaskan, program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo yang telah dimulai sejak tahun 2017 dan sampai dengan tahun 2020, Kemenaker telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengatakan, setelah dilakukan penyesuaian program dan anggaran, pada tahun 2021 Kemenaker menargetkan akan mendirikan 787 BLK.

Untuk tahap pertama, kata dia, akan dibangun 520 lembaga penerima bantuan BLK Komunitas kemudian tahap II direncanakan sebanyak 267 lembaga.

"Diharapkan dengan adanya program pendirian BLK Komunitas ini, percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia akan lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas," kata Menaker Ida.

Ia mengatakan, untuk program pembangunan BLK Komunitas tahun ini, pihaknya telah menambah kejuruan pelatihan menjadi 24 kejuruan.

"Dengan adanya penambahan kejuruan pelatihan ini, Saya menginginkan adanya link and match dengan industri maupun UMKM yang ada di sekitar BLK Komunitas," ucapnya.

Ia juga mengingatkan kepada lembaga penerima bantuan, agar dapat melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.

"Saya telah meminta kepada Bapak Dirjen Binalavotas untuk mengawal secara ketat semua proses mulai dari pengajuan proposal hingga penetapan, dan proses pembangunan gedung workshop untuk dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya," katanya. (IMC02/Ant)