Politik

Saksi Ahli Sebut Turnamen Perindo Cup Pidana Pemilu

Dec 22, 2018 05:29
Topo Santoso. (ist)
Topo Santoso. (ist)

IMCNews.ID, Kepri - Saksi ahli dari Universitas Indonesia Topo Santoso mengatakan, turnamen bola voli Perindo Cup di Desa Selatmie, Kecamatan Moro, Karimun, Kepulauan Riau, memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan politik uang.

"Jika pelaksanaan kampanye berupa perlombaan bola voli Perindo Cup itu ada memberikan uang sebagai hadiah, dan ada pemberian hadiah bagi pemenang lomba melebihi nilai Rp1.000.000, ada pembagian barang berupa parabola kepada setiap tim peserta maka hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar," kata Topo Santoso.

Kesaksian Topo tersebut disampaikan secara tertulis yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Aditya Rachman Rosadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Topo Santoso menyebutkan pembagian barang atau uang sebagai hadiah melebihi Rp1.000.000 melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j atau Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan, turnamen bola voli Perindo Cup yang digelar pada 26 September sampai 20 Oktober 2018 itu, memberikan hadiah uang tunai kepada para pemenang, antara lain juara I sebesar Rp8 juara, juara II Rp6 juta, juara III Rp3 juta dan juara IV sebesar Rp2 juta.

Setiap tim atau peserta mendapat hadiah parabola mini merek Viva Plus.

Menurut Topo, turnamen bola voli tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur kegiatan kampanye karena terdapat baliho atau bendera partai, gambar caleg serta penyampaian visi dan misi.

"Harus ada pelaksana kampanyenya yang terdaftar di KPU sebagaimana diatur dalam PKPU No 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu," sebut Topo.

Sidang dugaan tindak pidana pemilu pada turnamen bola voli Perindo Cup melibatkan dua terdakwa yang juga caleg dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yakni Indri Ceria Agustin, caleg DPRD Kepri daerah pemilihan Karimun, dan Edyson Tatulus, caleg DPR dapil Kepri.

Terdakwa Indri Ceria Agustin dalam keterangannya mengaku sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk hadiah turnamen bola voli Perindo Cup.

"Saya tidak keluar uang sepeserpun, saya juga tidak tahu menahu soal kegiatan itu karena saya hanya diberitahu untuk hadir dan menyerahkan hadiah kepada para pemenang saat penutupan," kata Indri menjawab pertanyaan penasihat hukum Albert Hasibuan.

Indri juga mengaku tidak ada memberikan janji-janji politik saat memberikan kata sambutan, kecuali menyampaikan sebait pantun pada acara pembukaan yang berbunyi, "Ikan sembilang di atas batu, partai nomor sembilan pilih nomor satu".

"Waktu itu panitia mengatakan dalam setiap kegiatan, ada budaya Melayu berupa pantun. Hanya pantun itu yang saya baca, saya tidak orasi. Yang orasi Andi Kusuma (Ketua DPW Perindo Provinsi Kepri)," ujarnya.

Terkait janji politik untuk menyediakan tempat kegiatan ibu-ibu PKK, Indri mengatakan, janji itu tidak disampaikan di atas panggung, tetapi disampaikan saat diwawancarai wartawan.

"Kameramen yang tanya, dan itu jauh dari masyarakat," ucapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Bambang Setyawan didampingi hakim anggota, Yanuardi Abdul Gaffar dan Agus Soetrisno.

Sementara itu, JPU Aditya Rachman Rosadi, usai persidangan menyatakan terdakwa Indri Ceria Agustin dan Edyson Tatulus memenuhi unsur telah melakukan politik uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j atau Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Unsurnya terpenuhi, yakni menjanjikan atau membagi-bagikan. Indri yang menyerahkan dan aliran dananya berasal dari terdakwa Edyson Tatulus," ujarnya.

Terkait ketidakhadiran Edyson Tatulus dalam setiap persidangan, Aditya mengatakan, tidak jadi permasalahan dan tidak menghambat proses persidangan.

"Dalam undang-undang memang boleh tidak hadir. Yang rugi kan terdakwa karena tidak dapat memberikan keterangan untuk pembelaan diri," kata dia.

Sidang tindak pidana pemilu dengan terdakwa dua caleg Partai Perindo ini dilanjutkan pada 26 Desember 2018 dengan agenda penyampaian tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. (IMC01)