Hukum

Mantan Anggota DPRD Kerinci Boy Edward Dihadirkan Dalam Sidang Korupsi Proyek Irigasi Kerinci

April 23, 2019 03:29
Dua terdakwa didampingi kuasa hukumnya saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi. (ist)
Dua terdakwa didampingi kuasa hukumnya saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi. (ist)

IMCNews.ID, Jambi – Mantan Direktur PT Anugerah Bintang Kerinci, Boy Edward yang juga merupakan mantan anggota DPRD Kerinci dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan proyek peningkatan irigasi di Sungai Tanduk, Kayo Aro, Kabupaten Kerinci, Selasa (23/4/2019) di Pengadilan Tipikor Jambi. 

Dalam kesempatan itu dia ditanyakan oleh jaksa soal saham senilai lebih dari Rp 4 miliar terhadap PT tersebut sebagai pelaksana proyek bernilai miliaran rupiah itu. 

“Itu hanya formalitas saja pak,” sebut Boy Edward di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Edy Pramono.

Namun Boy Edward mengaku sejak 2014 tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Anugrah Bintang Kerinci. Jabtan itu diisi oleh adiknya, Ito Mukhtat yang jadi tersangka dalam kasus tersebut. 

“Tak berapa lama, sesuai kesepakatan Ito Mukhtar lah yang menjadi direktur kemudian,” jelasnya.

Tak hanya itu, Boy Edward juga menampik akan keterangan saksi-saksi sebelumnya yakni, Safrizal Direktur Air Panas Semurup dan Havis yang menyebut, bahwa ia memanggil keduanya dan menyuruh membuat surat penawaran terhadap pembangunan proyek irigasi di Sungai Tanduk. “Tidak benar itu pak," cetusnya.

Namun, saat disinggung terkait adanya pemberian uang terhadap Safrizal dan Havis, dirinya mengaku lupa. “Saya lupa pak,” katanya singkat. 

Selain mendengarkan keterangan Boy Edward, JPU juga menghadirkan saksi lainnya yakni, pengamat air. Yang mana dalam keterangannya, saksi menyebutkan tidak tahu menahu terkait masalah pembangunan proyek irigasi Sungai Tanduk. 

Sementara itu, Ibnu Ziady dan  Ito Mukhtar mengaku tidak keberatan dengan keterangan para saksi. Majelis hakim lantas menunda persidangan hingga Selasa (30/42019) mendatang dengan agenda konfrontasi dan keterangan ahli secara verba lisan.

Sementara itu, Manto selaku JPU yang menangani perkara ini menyebutkan, terkait saham kepemilikan Boy Edwar itu dia tidak mengetahui pasti kebenarannya.

“Jadi tadi terungkap kepemilikan sahan pendirian PT hanya formalitas. Untuk setorannya, tidak tahu kebenarannya. Kalau mengacu undang-undang ada aturan saham kepemilikan,” tutupnya.

Sekadar diketahui, dalam perkara ini menjerat dua terdakwa yakni, Ibnu Ziady selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi tahun 2016 dan Ito Mukhtar selaku Direktur PT Anugrah Bintang Kerinci. Adapun kerugian negara berdasarkan pemeriksaan BPKP sebsar Rp 1.040.825.423,48. (IMC01)