Hukum

Jokowi Diingatkan Tuntaskan Masalah HAM oleh The Indonesian Institute

Jul 15, 2019 04:16
Korban penyerangan air keras yang merupakan penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan kepada wartawan terkait hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di gedung KPK, Jakarta. (ist)
Korban penyerangan air keras yang merupakan penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan kepada wartawan terkait hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di gedung KPK, Jakarta. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar mengingatkan soal penuntasan kasus hak asasi manusia oleh Presiden Joko Widodo usai RI-1 terpilih itu melakukan pidato Visi Indonesia.

Adinda melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (15/7/2019), mengatakan Indonesia masih menghadapi beragam tantangan terkait perlindungan HAM dan penegakan hukum. "Perlindungan HAM dan penegakan hukum sangat penting untuk ditegaskan dalam perubahan paradigma untuk mewujudkan visi Indonesia ke depan," kata dia.

Dia mencontohkan masih banyak persoalan perlu diperhatikan di periode kedua Jokowi nanti. Di antaranya penuntasan kasus korupsi dan HAM, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak milik, kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah dan melangsungkan ibadah, radikalisme dan ekstrimisme di lembaga pendidikan dan bahkan di lingkungan pemerintahan.

Kemudian, kata dia, masih banyak kekerasan seksual serta pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menjadi beberapa kasus serius yang jelas patut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai prioritas pemerintah ke depan.

Namun demikian, Adinda mengatakan program-program yang digarisbawahi Presiden Jokowi dalam pidatonya patut diapresiasi dan terus didorong. Terdapat lima program yang diusung mencakup infrastruktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN.

"Perlu ditegaskan juga akan pentingnya proses kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas serta partisipatif. Prinsip ini sangat penting untuk mendorong proses kebijakan yang inklusif dan efektif dalam upaya mencapai visi Indonesia tersebut," kata dia. (IMC02/ant)
 


Loading...